Baca tanpa iklan
Pemprov DKI dan pemerintah pusat perlu memperbaiki komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.
Bukan hal yang etis dilakukan bila pemerintah mengeluarkan pendapat yang saling silang, apalagi terlihat ada kepentingan politik di dalamnya.
Baca: Belum Sempurna, Pemerintah Bakal Terus Benahi Data Penyaluran Bansos
Baca: Penyaluran Bansos Tunai oleh Kemensos Sudah Mencapai 2 Juta Keluarga
Sementara saat ini rakyat membutuhkan kepastian dari daerah maupun pusat.
Pemerintah DKI Jakarta diminta untuk memperbaiki tata kelola anggaran, khususnya untuk penanganan pandemik Covid-19.
Selain itu, tentu Pemprov DKI harus memperbaiki data penerima manfaat atau bansos dengan koordinasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah pusat.
Ada baiknya juga melibatkan masyarakat dalam hal ini.
Supaya program pemberian manfaat ini tidak sebatas suatu keformalitasan saja.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)