News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pertanyakan Kejanggalan Anggaran DKI Jakarta untuk Covid-19, William Soroti Pemotongan TKD ASN 50%

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: bunga pradipta p
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

(Kiri) Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana (Kanan) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

TRIBUNNNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana kembali mengkritik langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menanggulangi Covid-19.

Utamanya, William mempertanyakan kejanggalan yang ada di dalam anggaran DKI Jakarta untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Berdasarkan pengakuan William, Gubernur Anies membutuhkan Rp 2,8 triliun.

"Jadi sebenarnya berdasarkan Pergub terbaru yang diberikan Bapak Anies ke DPRD."

"Pak Anies membutuhkan uang sebesar Rp 2,8 triliun untuk penanganan Covid-19, uangnya dari mana?," ujar William dikutip dari channel KompasTV, Senin (18/5/2020).

William kemudian menjelaskan uang Rp 2,8 triliun tersebut bersumber dari mana saja.

Ia mengatakan uang tersebut berasal dari pemotongan anggaran lainnya.

"Uangnya dari hasil potongan-potongan anggaran yang harus dibelanjakan sesuatu yang lain, ini dibelanjakan untuk Covid-19," imbuhnya.

Seperti terjadi pemotongan anggaran belanja untuk Ruang Terbuka HijauĀ (RTH) senilai Rp 1,5 triliun.

Baca: LSI Denny JA Klaim Aktivitas Ekonomi di DKI Jakarta, Bogor dan Bali Layak Dibuka Kembali

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam program Kabar Petang, tvOne, (Tangkap layar tvOneNews)

"Hanya dipotong Rp 24 miliar dari Rp 1,5 triliun untuk dimasukkan dalam penanganan Covid-19," urai politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Menurut William yang lebih ironi lagi, disaat bersamaan Gubernur Anies membayarkan komitmen fee formula E sebesar Rp 500 miliar.

William juga menyampaikan rencana pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 50 persen.

Pria kelahiran 2 Mei 1996 tersebut mempertanyakan rencana tersebut.

Mengingat masih ada anggaran belanja lain yang bisa dipotong dan kemudian dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini