Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penurunan baliho Habib Rizieq Shihab dan spanduk ilegal lainnya terus dilakukan secara masif oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.
Bukan hanya di DKI Jakarta, aksi penurunan baliho Rizieq itu kemudian juga merembet ke berbagai daerah di Indonesia.
Di Jakarta sendiri penurunan baliho Rizieq itu dilakukan atas perintah Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurrachman.
Alumni Akmil 1988 itu mengklaim bahwa anak buahnya sudah menurunkan hampir 1.000 baliho dan spanduk bergambar Rizieq Shihab dari sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta.
"Sampai saat ini hampir 900-an (spanduk dan baliho) di DKI (ditertibkan), bahkan ada warga yang ikut turunkan," kata Dudung kepada awak media di Markas Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).
Baca juga: Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman Ungkap Alasannya Menghukum Kopda Asyari
Dudung menegaskan jumlah tersebut masih bisa bertambah karena pihaknya masih berupaya melakukan penurunan baliho dan spanduk.
"Masih berlanjut, momentum serangan jangan berhenti, masih banyak. Saya masih banyak pengaduan dari masyarakat, ini belum dicopot," ungkap Dudung.
Dari pantauan Tribun Network pada Senin (23/11/2020) kemarin, baliho dan spanduk bergambar Rizieq Shihab di Jakarta memang memang mulai terlihat sepi.
Di sekitar kediaman Rizieq di Kalan Petamburan III, Jakarta Pusat misalnya.
Sepanjang ruas jalan Petamburan yang dulu banyak bertebaran spanduk dan baliho bergambar Imam Besar FPI itu kini mulai terlihat bersih. Tak ada lagi gambar ulama alumnus SMP Kristen Bethel tersebut.
Di sana memang terlihat bekas adanya baliho ataupun spanduk yang usai dicopot TNI-Polri bersama Satpol PP.
Hal tersebut ditandai masih banyaknya kerangka bambu-bambu kosong bekas tempat terpasangnya baliho Rizieq.
Hanya saja, memang ada beberapa spanduk kecil yang tampak masih tersisa di sekitar jalan Petamburan. Namun jumlahnya bisa dihitung jari.
Penurunan baliho Rizieq oleh pasukan TNI sebenarnya banyak dikritik oleh berbagai elemen masyarakat yang merasa bahwa tidak sepatutnya TNI turut ikut mengurus baliho.