Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Sebanyak 249 kendaraan di Kota Bogor diputar arah karena nomot plat tak sesuai dalam penerapan ganjil genap tiga hari terakhir atau selama libur Imlek.
Angka ini terhitung dari operasi ganjil genap tanggal 12 sampai 14 Februari 2021.
"Dari Jumat, Sabtu dan Minggu sampai siang hari ini," kata Kasatpol PP Kota Bogor Agustiansyah kepada wartawan, Minggu (14/2/2021).
Selain itu, kata dia, denda dari para pelanggar dalam selama 3 hari ini telah teekumpul sebanyak Rp 17.450.000.
Denda pelanggar ganjil genap tersebut didapat dari dua titik yakni Pos Eks Terminal Wangun dan Check Point Tugu Kujang.
"Sudah Rp 17 juta lebih. Dari Pos Sekat Eks Terminal Wangun yang paling banyak melanggar motor. Kalau di Tugu Kujang mobil. Dendanya mulai dari Rp 50 ribu sampai maksimal Rp 250 ribu," katanya.
Dia menuturkan bahwa bukan hanya sanksi denda, petugas juga memberikan sanksi sosial berupa push up kepada para pelanggar khususnya kepada pelanggar protokol kesehatan yang tidak memakai masker.
Baca juga: 3 Pengendara Moge Kena Denda Maksimal Rp 250 Ribu, Wali Kota Bogor Jelaskan Alasannya
Dua Pekan Ganjil-Genap di Kota Bogor, Mobilitas Warga Berkurang Kasus Positif Covid-19 Menurun
Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau hari terakhir penerapan ganjil genap di gerbang Tol Bogor, Minggu (14/2/2021).
Menurut Bima, penurunan mobilitas warga cukup signifikan.
Bahkan, tren kasus positif harian juga cenderung menurun.
Lantas, apakah kebijakan ganjil genap ini akan dilanjutkan?
Data yang dihimpun Pemerintah Kota Bogor dari Jasa Marga menunjukan telah terjadi penurunan mobilitas kendaraan di dua gerbang tol akses menuju Kota Bogor (Baranangsiang dan Sentul Barat) pada pelaksanaan pekan kedua kebijakan ganjil genap.
Pada saat perayaan Imlek, Jumat (12/2/2021), total yang melintas tercatat 40.124 kendaraan atau menurun 20.6 persen (10.417 kendaraan) dibanding data Jumat pekan sebelumnya.
Sementara pada Sabtu (13/2/2021) tercatat ada 45.459 kendaraan yang melintas atau terjadi penurunan 2,8 persen (1.314 kendaraan) dibanding Sabtu pekan sebelumnya.
Meski data Sabtu kemarin hanya menunjukan penurunan 2,8 persen, tapi jika dilihat dari rata-rata kendaraan yang masuk setiap hari Sabtu sepanjang Januari 2021 (2, 9, 16, 23 dan 30 Januari) sebelum ganjil genap adalah 54.588. Atau terdapat penurunan sekitar 9.129 kendaraan.
Terlebih Sabtu pekan kemarin sudah diberlakukan ganjil genap.
“Berdasarkan laporan di lapangan, hari ini (Minggu, 14 Februari 2021) lebih landai lagi dibandingkan kemarin. Ini istimewa mengingat long weekend. Jadi kita sudah pelajari data-datanya yang masuk Bogor dari exit tol Baranangsiang dan Sentul Selatan, pengurangannya cukup signifikan dan di dalam Kota Bogor juga selama dua minggu ini tidak ada kemacetan, tidak ada penumpukan. Artinya dari segi mobilitas, kebijakan ganjil genap ini berhasil, pengurangan mobilitas ini berhasil,” ungkap Bima Arya.
Bima menjelaskan, penurunan mobilitas warga juga cukup berdampak pada penurunan jumlah kasus harian Covid-19 di Kota Bogor.
“Tanggal 6 Februari kasusnya rekor ya, 187 (kasus positif per hari). 14 Februari ini kasus positifnya 109. Jadi, kita lihat ada angka yang terus menurun dari minggu lalu. Kita masih akan pelajari besok dan beberapa hari ke depan. Tetapi trennya sudah terlihat, ada indikasi yang sangat kuat tren itu menurun,” jelas Bima.
Data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukan bahwa kasus harian Covid-19 menurun 41,7 persen.
Tren tersebut terlihat dari angka terkonfirmasi positif setiap harinya dari 6 Februari-14 Februari 2021 dengan rincian 187, 178, 175, 174, 165, 150, 129, 128 dan hari ini 109.
Bima menyatakan, penurunan kasus ini mungkin saja selain karena ganjil genap juga karena penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di tingkat RT/RW.
“Makanya kita lihat juga data-data di wilayah itu. Jadi titik-titik yang diperketat itu apakah memang berkurang jumlah positifnya dari titik-titik itu. Jadi harus dianalisis lagi. Kalau dugaan saya, berkurangnya ini karena dua hal tadi ya. Karena di satu sisi digempur lewat ganjil genap, di sisi lain wilayah diperkuat dari PPKM,” katanya.
Lantas, apakah kebijakan ganjil genap ini akan dilanjutkan?
Bima Arya menyebut akan melihat tiga faktor sebelum memutuskan berlanjut atau tidaknya ganjil genap di Kota Bogor.
“Faktor pertama adalah dari dimensi mengurangi mobilitas warga tadi, bisa dikatakan berhasil. Warga Bogor dan warga luar Bogor berkurang berkendara. Faktor kedua dari aspek kesehatan ada indikasi kuat. Saya tidak mau mengatakan ini berhasil karena masih melihat beberapa hari ke depan. Tapi indikasi kuat terjadi tren penurunan kasus Covid-19 dari 187 ke 109 itu turun signifikan,” terangnya.
“Tapi ada satu faktor lagi yang harus kita hitung untuk memutuskan apakah ini berlanjut atau tidak, yaitu dimensi ekonomi. Saya mau lihat data hotel, restoran, toko-toko, UMKM, pasar, dan lain sebagainya. Karena prinsip kita kan mencari titik temu antara dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi. Ya apakah kebijakan yang diambil setiap akhir pekan secara permanen merugikan secara ekonomi atau tidak, kita akan hitung lagi beberapa hari ke depan,” tandas Bima.
Atau mungkin, lanjut dia, tanpa ganjil genap pun kondisi perekonomian tidak jauh berbeda. “Jadi perlu hati-hati melihat data. Prinsip kita adalah analisis secara holistik, harus komprehensif. Jadi Senin, Selasa kita akan dialog dengan PHRI, teman-teman mal dan lain sebagainya untuk meminta masukan datanya,” pungkas Bima
1.000 Kendaraan Diputar Balik di Puncak Bogor Selama Libur Imlek
Lebih dari 1.000 kendaraan diputar arah oleh petugas gabungan selama libur akhir pekan dan Imlek di kawasan Puncak Bogor karena tak bisa menunjukan surat antigen.
Sebab, Pemkab Bogor menerapkan aturan wajib membawa surat antigen bagi masyarakat yang memasuki Kabupaten Bogor termasuk Puncak.
Dari 1.000 unit kendaraan yang diputar balik petugas ini, sebanyak 820 kendaraan di antaranya adalah mobil atau kendaraan roda empat.
"Selain memutarbalikkan 820 kendaraan roda empat, kami juga memutarbalikan lebih dari 200 kendaraan roda dua," kata Kasat Lantas Iptu Dicky Anggi Pranata kepada wartawan, Minggu (14/2/2021).
Baca juga: Tiga Pengendara Moge Minta Maaf, Mengaku Tidak Tahu Ada Penerapan Ganjil Genap di Kota Bogor
Dalam operasi yustisi gabungan Polres Bogor bersama Kodim, Satpol PP dan Dishub ini, petugas juga memutarbalikan pengendara motor besar atau motor gede (moge).
Mereka yang dIputarbalikan ini kedapatan tidak bisa menunjukan surat antigen.
"Kami pun memutarbalikkan 10 kendaraan rombongan motor besar yang hendak melintasi kawasan puncak lagi tanpa membawa surat keterangan swab antigen," kata Dicky.
Diketahui, pengetatan operasi wajib antigen di kawasan Puncak Bogor ini dilakukan setelah Pemkab Bogor menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikto (PPKMBM).
Pengetatan yang diterapkan Pemkab Bogor saat momen libur panjang ini berbeda dengan Pemkot Bogor yang menerapan ganjil genap
Wisatawan Kecewa Peraturan Surat Rapid Tes Antigen di Puncak Bogor
Wisatawan yang berasal dari Tangerang, David, mengaku kecewa dengan peraturan terkait surat rapid test antigen yang diwajibkan saat mengunjungi objek wisata di Kabupaten Bogor.
David menjadi satu di antara puluhan pengemudi roda empat dari luar Bogor yang terpaksa putar balik, lantaran tidak dapat menunjukkan surat rapid test antigen terbaru di depan petugas gabungan Satpol PP Kecamatan Pamijahan, TNI dan Polri.
Lebih lanjut, David mengatakan bahwa protap di masa pandemi seperti ini harus dipikirkan matang-matang.
"Artinya, antara imun dan isolasi itu dua yang harus kita pikirkan matang-matang. Jangan sampai orang aman dari Covid tapi stres pola pikir. Yang perlu direvisi itu protap saja," ujarnya.
Sementara itu, David yang kecewa lantaran gagal berlibur ke objek wisata curug di Pamijahan, Kabupaten Bogor membeberkan sedikit guyonannya.
"Saya kemarin terakhir baca peraturan Kemenkes soal PPKM ini, PPKM Mikro, itu kan jam makan beroperasi sampai jam 21.00 WIB. ini buat guyonan kita Satgas Covid-19 jangan-jangan Covid keluarnya di jam 21.00 WIB ke atas," jelasnya.
Menurut David, selama restoran dan tempat wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat, maka akan kecil risiko paparan virus tersebut.
"Sebenarnya, selama tempat wisata, rumah makan dia menggunakan kapasitas misalnya 50 orang yang tinggal dikurangi menjadi 25 orang, bergantian saja," tegasnya.
"Selama dia menerapkan protokol kesehatan ketat, yang seleksi ini sebenarnya tempat wisata terkait surat rapid test antigen. Bukan teman-teman Satpol PP. Mereka itu hanya memantau," tambahnya. (tribun network/thf/TribunnewsBogor.com)