Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan menyoroti kinerja aparat keamanan dan aparat hukum terkait praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme di Tanjung Priok dan Jakarta secara umum.
Diketahui beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat keluhan dari sopir truk terkait adanya preman dan pungli di Pelabuhan Tanjung Priok.
Jokowi pun langsung menelepon Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Tigor menilai, memang telepon Presiden Jokowi lah yang membuat semua aparat turun membereskan dan menangkap beberapa preman di wilayah tersebut.
"Apakah memang harus ada pengaduan langsung ke Presiden Jokowi baru ada tindakan nyata penyelesaian sebuah masalah? Praktik pungli dan premanisme di Jakarta juga Indonesia sudah selalu marak terjadi serta 'dipelihara' dalam waktu yang sangat lama," ungkap Tigor kepada Tribunnews.com, Senin (14/6/2021) melalui keterangan tertulis.
Baca juga: Sosok Koordinator Pungli di Tanjung Priok, Karyawan Outsourcing Punya Sepatu Harga Rp 2,7 Juta
Tigor menyebut bukan rahasia lagi praktik pungli serta premanisme yang hidup subur di Jakarta atau Indonesia dilakukan terorganisir dan melibatkan aparat pelayanan publik itu sendiri.
Padahal, lanjut Tigor, Presiden Jokowi sudah pernah bertahun lalu membuat Program Pemberantasan Pungli.
Kinerja dan hasil program tersebut pun menjadi dipertanyakan.
"Masih maraknya praktik pungli dan premanisme adalah bukti tidak bekerjanya dengan baik aparat kemanan serta penegak hukum mengerjakan program pemberantasan pungli yang dicanangkan Presiden Jokowi tersebut," ungkapnya.
Pungli di Tanjung Priok Bukan Hal Baru
Tigor mengungkapkan, pungli dan premanisme di Tanjung Priok dan Jakarta bukan barang baru.
Ia menyebut banyak kasus pungli dan premanisme terjadi di Jakarta bahkan sampai jatuh korban jiwa.
"Para preman juga aparat bertarung nyawa dalam praktik pungli dan premanisme. Begitu pula soal premanisme di pelabuhan Tanjung Priok pernah diangkat serta dilawan pengemudi truk pada tahun 2006 dan 2007 hingga mereka membawa truk besar mereka ke DPR RI ketika itu," ungkap Tigor.
Baca juga: Pungli Cuma Sebagian Kecil dari Kusutnya Persoalan di Pelabuhan
Tigor menduga kuat, praktik pungki dan premanisme di pelabuhan Tanjung Priok dan Jakarta dilakukan secara terorganisir dan melibatkan aparat pelabuhan juga aparat kemananan.
"Jika hanya warga biasa yang melakukan pungli atau premanisme tidak mungkin hingga bisa masuk ke dalam pelabuhan dan berlangsung dalam waktu sangat lama."
"Sekali lagi soal pungli dan premanisme bukan hanya warga biasa pelakunya tetapi juga melibatkan setempat, aparat keamanan dan aparat hukum lainnya," ungkap Tigor.
Tigor berharap, Presiden Jokowi mendorong Kapolri dan pejabat publik untuk serius membongkar dan menyelesaikan masalah pungki juga premanisme secara tuntas tanpa harus ditelepon dulu.
"Harap jangan lagi sampai ada dulu laporan masuk ke Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi telepon Kapolri atau pejabat publik lainnya baru aparat bergerak," ungkapnya.
Baca juga: Minta Jajarannya Gerak Cepat Tindak Preman Pungli, Kapolri: Kalau Belum Action Saya Akan Tegur!
Jokowi Telepon Kapolri
Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi menelepon Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di sela-sela kunjungan kerjanya.
Jokowi awalnya mendengar curhatan para sopir kontainer di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Kamis, (10/6/2021).
Para sopir mengeluhkan banyaknya pungli dan aksi premanisme di sekitar pelabuhan.
Saat mendengar adanya beberapa sopir yang mengeluhkan maraknya pungli dan premanisme, Jokowi lantas memanggil ajudannya, Kolonel Pnb. Abdul Haris.
Presiden meminta ajudannya itu menghubungi Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui telepon.
Baca juga: Oknum Karyawan Terlibat Praktik Pungli, JICT: Hanya Segelintir
Saat telepon tersambung, Jokowi langsung meminta Kapolri menyelesaikan masalah tersebut.
"Pak Kapolri selamat pagi," sapa Presiden.
"Siap, selamat pagi Bapak Presiden," jawab Kapolri di ujung telepon dikutip dari Sekretariat Presiden.
"Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver_kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," jelas Presiden.
"Siap," jawab Kapolri.
"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar Presiden,
"Siap Bapak," jawab Kapolri.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Theresia Felisiani)