Baca tanpa iklan
"Penilaian appraisal KJPP sebesar Rp73.787.892.000. Sedangkan dari hasil musyawarah, Pemprov DKI Jakarta membayar sebesar Rp71.236.650.000," jelas Suzi.
"Jadi, ada penghematan sebesar Rp2.551.242.000," sambungnya.
Tanggapan Pemprov DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, seluruh proses pengadaan tanah makam sudah diperhitungkan dengan baik.
Dia mengeluhkan sikap anggota Dewan yang menyalahkan proses pengadaan tanah makam di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan tersebut.
"Nanti kekurangan (lahan) salah kelebihan salah, semua sudah diperhitungkan," kata Riza dalam rekaman suara, Senin (23/8/2021) malam.
Riza mengatakan, pengadaan tanah makam itu tidak diperuntukan sebagai lahan pemakaman pasien Covid-19 saja.
Jika tidak ada lagi pasien Covid-19 yang meninggal, maka lahan pemakaman yang dibeli bisa dijadikan lahan pemakaman umum.
"Kebutuhan makam kan tidak hanya untuk (jenazah pasien) Covid, tapi juga pemakaman yang biasa, jadi tidak kelebihan, malah kita justru khawatir kurang," ucap dia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi buka suara soal tuntutan Fraksi PSI yang mendesak Pemprov DKI segera membuka lahan pemakaman yang telah dibeli menggunakan anggaran APBD 2020.
Menurutnya, sudah seharusnya Pemprov DKI terbuka dalam penggunaan anggaran, terutama dalam upaya penanganan Covid-19.
"Soal pembelian lahan, Pemprov DKI harus terbuka kepada publik. Bila Pemda DKI sembunyi-sembunyi dalam pengadaan lahan, apalagi anggota dewan tidak mengetahui, ini sudah indikasi ke arah dugaan mark up anggaran dalam pembelian lahan," ucapnya, Sabtu (23/1/2021).
Baca juga: Makna di Balik Plakat Blok Makam Syuhada dan Blok Makam Santo Yosef-Arimatea di TPU Rorotan
Ia menilai, sejak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, proses pengadaan lahan Pemprov DKI memang terkesan tertutup.
"Memang sangat aneh ya, era Anies pengadaan lahan tertutup. Gubernur DKI diam saja menganggap biasa-biasa saja untuk jaga citra sendiri," ujarnya.
Tak hanya Anies, Uchok juga menyentil Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya banyak namun kinerjanya sangat minim.
"TGUPP juga diam-diam saja. Padahal pengadaan lahan seperti bisnis pada era Anies ini," kata dia.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Dituding Pemborosan Pengadaan Lahan Makam, Pemprov DKI: Tidak Ada Kerugian Negara