News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

7 Fraksi DPRD DKI Tolak Interpelasi Formula E, Pengamat: Hanya Bertanya Kenapa Ditakuti?

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu.

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta tengah disibukkan dengan polemik interpelasi Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Sejauh ini ada 2 fraksi yakni PDI-Perjuangan dan PSI yang mengajukan. Sisanya, 7 fraksi menyatakan menolak.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu mengaku heran dengan sikap fraksi Gerindra, PKS, PKB - PPP, PAN, Nasdem, Golkar, dan Demokrat yang seakan takut dengan pengajuan interpelasi.

Baca juga: Gerindra: PSI dan PDIP Ajukan Interpelasi ke Anies Karena Ingin Gagalkan Formula E

Padahal esensi dari interpelasi hanya ajang menanyakan rencana dan kejelasan terkait program balap mobil listrik tersebut.

"Yang sangat menarik, sebagian fraksi DPRD DKI Jakarta hanya mau melakukan hak bertanya saja, tapi sudah sangat ditakuti," kata Tom kepada wartawan, Senin (4/10/2021).

Terlebih 7 fraksi yang menolak interpelasi diketahui sempat mengadakan pertemuan di rumah dinas Gubernur DKI.

Pertemuan tersebut tak mengajak 2 fraksi, PSI dan PDIP selaku pengusul. Pertemuan itu juga diduga jadi ajang lobi politik terkait sikap terhadap interpelasi.

Baca juga: Besok, DPRD DKI Panggil Gubernur Anies Lewat Paripurna Interpelasi Formula E

Tom kemudian mempertanyakan sikap 7 fraksi yang sebagian besar merupakan parpol koalisi pemerintahan, tapi punya sikap berbeda antara tingkat DPW atau DPD dengan sikap di tingkat nasional.

Di mana Gerindra, PKB, PPP, Nasdem dan Golkar yang masuk koalisi tingkat nasional, justru bersatu dengan oposisi seperti PKS, Demokrat dan PAN di tingkat perpolitikan daerah.

Menurutnya perbedaan sikap parpol tingkat nasional dan daerah yang justru menciptakan kegaduhan politik.

"Bukankah ini yang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat? Berikanlah pelajaran politik yang elegan dan positif bagi generasi penerus. Agar generasi penerus memiliki etika yang baik dan sehat dalam berpolitik," pungkasnya.

Wagub DKI Bantah Lancarkan Lobi Politik Demi Gagalkan Interpelasi Formula E

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah tudingan yang menyebut Anies Baswedan sengaja melancarkan lobi - lobi politik kepada 7 fraksi di DPRD DKI, untuk tujuan menggagalkan interpelasi Formula E.

"Nggak ada, kita kan eksekutif itu melaksanakan tugas eksekutif, DPRD melakukan tugas legislatif, kami saling menghormati satu sama lain, tidak ada upaya - upaya mempengaruhi satu sama lain, apalagi mengintervensi," kata Riza kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).

Riza menegaskan tidak ada upaya dari Pemprov DKI untuk memengaruhi pendirian para fraksi.

Setiap pihak baik eksekutif maupun legislatif masing - masing punya kewenangan dan kedudukannya sendiri.

Sehingga kata dia, masing - masing pihak saling menghormati satu sama lain, baik sikap maupun posisi.

"Semua kita ini punya kedudukan, kewenangan masing - masing , kita semua sudah sangat dewasa, punya sikap masing - masing, kita hormati sikap semuanya. Kita tentu berharap semua hubungan kita tetap terus baik antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta, terus kita jaga, hubungan kita selama ini cukup baik dan harmonis," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebut 7 fraksi yang tak setuju dengan pengajuan interpelasi Formula E justru melakukan kegiatan parlemen jalanan.

Baca juga: PDI-P Ungkap Ada Fraksi yang Ancam Pecat Anggotanya Jika Ikut Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Pasalnya mereka yang tak setuju interpelasi, seperti fraksi Gerindra, PKS, PKB - PPP, PAN, Nasdem, Golkar, dan Demokrat diketahui melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di rumah dinas Anies.

Padahal menurut Prasetyo, permasalahan agenda seperti Formula E yang jadi program prioritas Anies dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 seharusnya dibahas dan diselesaikan dalam forum resmi DPRD DKI.

Bukan justru 'bermain' di luar jadwal yang ada dalam agenda legislatif.

"Tapi saya juga bingung nih kenapa mereka memberi pelajaran sahabat saya M Taufik (penasehat fraksi Gerindra) itu memberikan masukan kepada junior - juniornya memakai parlemen jalanan di sini lah tempatnya," kata Prasetyo usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini