25. SMA Islam Al Jabr

26. SMAN 34 JAKARTA

27. SMAN 86 JAKARTA

28. SMKS Kharismawita 1 Jakarta

29. PKBM PKBM Candradimuka Special Needs

30. TK Al Azhar 2

31. TK Kinderland School

32. TPAN RA KARTINI

33. SD KRAMAT PELA 07

34. SDN TEBET TIMUR 01

35. SMA NEGERI 3 JAKARTA

36. SMA NEGERI 55 JAKARTA

37. SMA NEGERI 70 JAKARTA

38. SMA Negeri 8

39. SMA SUMBANGSIH

40. SMP ADIK IRMA

41. SMP Negeri 115 Jakarta

42. SMP NEGERI 141 JAKARTA

43. SMP NEGERI 227 JAKARTA

44. SMP Negeri 265 Jakarta

45. SMPN 13 JAKARTA

Jakarta Timur

46. TKIT Nur Insan Cendekia

47. SD ISLAM At Taubah

48. SD Laboratorium Jakarta

49. SD Negeri Kampung Melayu 01 Pagi

50. SDIT Ibnu Sina

51. SDN Duren Sawit 18 Pagi

52. SDN MALAKA JAYA 06 PAGI

53. SDN UTAN KAYU SELATAN 05

54. SDS Kristen 4 PENABUR

55. SMP IT AR-RUDHO

56. SMP KRISTEN 5 BPK PENABUR

57. SMPN 199

58. SMA Budhaya II Santo Agustinus

59. SMA Diponegoro

60. SMA GLOBAL MANDIRI JAKARTA

61. SMA MUHAMMADIYAH 11 JAKARTA

62. SMA Muhammadiyah 12 Jakarta

63. SMAN 12 JAKARTA

64. SMAN 22 Jakarta

65. SMAN 44 JAKARTA

66. SMAN 99 Jakarta

67. PKBM PKBM Amanah Bunda Tahfidz School

68. TK Kidea, Jl. Dewi Sartika

69. SD EMIISc Jakarta

70. SDIT DARUL MA'ARIF ISLAMIC SCHOOL

71. SDN Kelapa Dua Wetan

72. SDN Setu 01

73. SDN SUSUKAN 04 PAGI

74. SDS Ignatius Slamet Riyadi II

75. SDS SANTO MARKUS I

76. SDS SANTO MARKUS II

77. SMP Negeri 174

78. SMP PERGURUAN ADVENT XV

79. SMA ACS JAKARTA

80. SMA BUDHI WARMAN 1

81. SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL

82. SMA SMA KATOLIK NUSA MELATI 1

83. SMA PKP

84. SMAN 67 JAKARTA

85. SMAS USWATUN HASANAH

86. SMKN 24 Jakarta

87. SMKN 51 Jakarta

Jakarta Utara

88. TK TZU CHI

89. SDN WARAKAS 01

90. SMAN 40 JAKARTA

Hentikan PTM, Kota Tangerang Kembali PJJ

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin mengatakan, penghentian PTM tersebut dilakukan berdasar hasil evaluasi pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

Dimana terkait dengan meningkatnya kasus Covid-19 beserta varian Omicron di Kota Tangerang.

"Hasil dari evaluasi bersama dengan Dinas Kesehatan maka diputuskan kembali menutup PTM dan kembali menerapkan PJJ di semua TK, SD, dan SMP di Kota Tangerang," ujar Jamaluddin saat dikonfirmasi Wartakotalive.com, Selasa (25/1/2022).

"Penerapan PJJ ini kita lakukan, demi kesehatan dan keselamatan anak-anak dan warga sekolah lainnya, melihat kasus Covid-19 yang kembali meningkat," imbuhnya.

Baca juga: Suami di Tangerang Bacok Istri Pakai Golok Gara-gara Disuruh Pasang Selang Gas

Jamaluddin menerangkan, penghentian PTM dilakukan lantaran khawatir akan munculnya klaster baru Covid-19 di lingkungan sekolah.

Sebab hingga saat ini terdapat dua sekolah di Kota Tangerang yang ditutup lantaran positivity rate berada di atas lima persen, setelah dilakukan tracing secara acak oleh Dinkes Kota Tangerang.

"Jika PTM terus dilanjutkan, kita khawatir akan menimbulkan klaster-klaster yang baru, karena sejauh ini sudah ada dua sekolah yang ditutup karena positivity rate-nya di atas lima persen," ungkapnya.

"Makanya agar anak-anak dan semuanya tetap dalam kondisi sehat, makanya kita terapkan kembali PJJ," sambungnya.

Kendati demikian, Jamaluddin enggan menyebutkan tingkatan sekolah yang ditutup dengan alasan positivity rate rendah tersebut.

Ia hanya menyebut, sekolah tersebut berada di kawasan Ciledug dan Larangan.

"Sekolah yang ditutup sudah ada dua, yaitu di Ciledug dan di Larangan," terangnya.

Baca juga: PTM 100 Persen di Tangerang Dihentikan, Wagub Ariza Sebut Penghentian PTM DKI di Kemendikbudristek

Sebelumnya Pemkot Tangerang juga sudah mengurangi kapasitas PTM dengan hanya 50 persen dengan alasan yang sama, sejak Senin (24/1/2022) kemarin.

Selain itu, Pemkot Tangerang juga kembali memberlakukan pola kerja dengan sistem Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) di lingkungan instansi pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

"Sesuai dengan arahan dari Pak Presiden RI, kita akan mengoptimalkan untuk mengurangi mobilisasi masyarakat dengan menerapkan Work From Home (WFH)," kata Wali kota Tangerang, Arief Wismansyah.

"Saya juga meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengatur pegawainya yang WFH dan WFO. Jadi nanti semua kantor-kantor yang masuk pegawainya hanya 50 persen, kembali seperti dulu yang pernah dilakukan," pungkas Arief Wismansyah. (tribun network/thf/TribunJakarta.com/Wartakotalive.com)