Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran meninjaulangsung jalannya aksi demonstrasi massa buruh di depan DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5/2022).
Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Irjen Fadil datang bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto dan pejabat utama Polda Metro Jaya sekira pukul 11.45 WIB.
Fadil menghampiri pedagang bakso dan ketoprak yang berjualan di tengah massa.
Masing-masing, pedagang itu dibayar sebanyak Rp1 juta yang nantinya bisa dinikmati oleh massa buruh yang berdemo di lokasi.
"Temen-temen buruh dikasih makan semua, jangan sampai ga makan ini," kata Fadil kepada pedagang Bakso di sekitar gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5/2022).
Baca juga: Buruh di Indonesia Ancam Mogok Kerja 3 Hari 3 Malam Jika Omnibus Law Ciptaker Dilanjut
Fadil mengatakan, dirinya bersama Pangdam Jaya mendukung perjuangan buruh dan berharap agar bisa terwujud.
Kendati begitu, dia meminta agar massa aksi agar tertib selama melaksanakan kegiatan May Day Fiesta yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).
"Saya minta perjuangan dilakukan sesuai koridor. Saya yakin sepanjang saya berdinas di Jakarta, buruh melaksnakan demo selalu tertib dan aman karena buruh juga merupakan bagian penting pembangunan ngara kita," kata Fadil dari atas mobil komando kepada massa aksi.
Sekira pukul 12.00 WIB massa aksi membubarkan diri dan perlahan-lahan bergerak menuju Stadion GBK sebagai lokasi perayaan May Day Fiesta.
Sebelumnya, Massa aksi dari beberapa elemen buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat sebelum merayakan pesta May Day Fiesta 2022 di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena menyebut sekitar 10.000 massa akan memadati kawasan MPR/DPR pada Sabtu (14/3/2022) pagi.
Setelah itu, massa aksi akan bergerak ke GBK untuk berpesta dalam kegiatan May Day Fiesta akan ada 60.000 buruh.
Dalam Mayday Fiesta, massa buruh menyuarakan 17 tuntutan sebagai berikut:
1. Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja;
2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur), BBM, dan gas;
3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;
4. Tolak upah murah;
5. Hapus outsourcing;
6. Tolak kenaikan pajak PPN;
7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;
8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;
9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;
10. Stop kriminalisasi petani;
11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;
12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;
13. Pemberdayaan sektor informal;
14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
15. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;
16. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan
17. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.