TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergantian nama jalan di Jakarta menjadi nama tokoh Betawi menuai pro dan kontra.

Sejumlah warga ada yang protes dengan Pergantian nama jalan di Jakarta karena berdampak pada perubahan data KTP elektronik hingga Kartu Keluarga (KK) warga.

Hal senada juga dilontarkan oleh anggota Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Gembong Warsono mengkritik pergantian 22 nama jalan di Jakarta jadi nama tokoh Betawi.

Menurutnya, pergantian nama bukanlah tugas prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala daerah.

Banyak hal yang bisa dilakukan sekedar pergantian nama jalan yang justru menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Dia menganggap Anies Baswedan kurang kerjaan.

Anies Baswedan Ganti 22 Nama Jalan dengan Tokoh Betawi,Ketua Fraksi PDIP: Gubernur Kurang Kerjaan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritik pergantian nama jalan di Jakarta menjadi nama tokoh Betawi.

Menurutnya, pergantian nama bukanlah tugas prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala daerah.

Banyak hal yang bisa dilakukan sekedar pergantian nama jalan yang justru menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Sebagai contoh, politisi PDIP ini menyinggung soal pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara yang mangkrak dan ditinggalkan investor.

"Penggantian nama jalan bukan merupakan pekerjaan prioritas Pak Anies. Kenapa ini dilakukan? Ya untuk menutup kerja prioritas yang selama kepemimpinannya tidak dapat dilaksanakan," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (23/6/2022).

Secara terang-terangan, ia menyebut Anies sebagai Gubernur kurang kerjaan.