Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mahasiswa dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022).
Berdasarkan tayangan Live Breking News Kompas TV, hingga kini demo penolakan kenaikan BBM tersebut masih berlangsung.
Perwakilan mahasiswa pun masih semanagat menyampaikan orasinya.
Sementara deretan mahasiswa yang berada di depan barisan sudah berhasil merusak dan melewati kawat berduri yang dipasang oleh polisi.
Terpantau pada pukul 15.00 WIB, mahasiswa mencoba untuk masuk melewati barisan polisi yang mengadang di depannya.
Hingga akhirnya terjadi aksi saling dorong antara polisi dan mahasiswa.
Baca juga: Demo Tolak BBM Naik, BEM SI Tiba di Patung Kuda
Namun, orator dari mahasiwa masih bisa mengendalikan massa agar menahan diri.
"Massa aksi tahan, tahan, satu komando," kata orator dari mahasiswa.
Mahasiswa pun mengikuti komando dari sang orator untuk menghentikan aksi saling dorong tersebut.
Hingga saat ini orator dari mahasiswa masih menyampaikan orasinya terkait penolakan kenaikan BBM dari atas mobil komando.
Baca juga: Jelang Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup
Demo Tolak BBM Naik, GMNI Bakar Ban di Patung Kuda
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demonstrasi di di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022).
Mereka menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM.
Pantauan Tribunnews.com, mereka tiba di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 13.50 WIB.
Setibanya di Patung Kuda, mereka tampak menyampaikan orasi penolakan kenaikan harga BBM.
Baca juga: Momen Anggota DPR Rayakan Ulang Tahun Puan Maharani, Bertepatan dengan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
Massa juga sempat membakar ban.
Dalam rilis persnya, GMNI menilai keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat.
Menurut GMNI, kebijakan itu mengorbankan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat kecil.
"Pemerintah seharusnya memikirkan dan membuat kebijakan agar subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata mereka.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)