Baca tanpa iklan
Jokowi pernah minta proyek Sodetan Ciliwung hingga respons Anies
Proyek Sodetan Ciliwung pernah disinggung Presiden Jokowi pada tahun 2020.
Jokowi bahkan meminta agar proyek Sodetan Ciliwung dirampungkan pada 2020.
"Yang berkaitan dengan Jakarta, saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan," kata Jokowi saat rapat pembahasan banjir di Istana Merdeka, Rabu, 8 Januari 2020.
Untuk menyelesaikan sodetan, kata Jokowi, Anies harus bisa menyelesaikan pembebasan lahan yang saat ini ditempati warga.
"Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur (DKI Jakarta) untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," ujar Jokowi.
Atas perintah Jokowi itu, Anies menyatakan proses pembebasan lahan telah sampai pada tahap appraisal.
"Alhamdulilah pada pertengahan Desember kemarin, sudah selesai pembicaraan dengan warga. Sekarang mulai fase appraisal (penilaian)," kata Anies Baswedan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Menurutnya, setelah penilaian dilakukan Kementerian PUPR selesai, maka tahap selanjutnya transaksi pembayaran kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk sodetan.
"InsyaAllah Januari ini bisa diselesaikan transaksinya. karena transaksinya antara Kementerian PUPR dan masyarakat," kata Anies Baswedan.
"Ink kan APBN bukan APBD, jadi pembelian tanahnya pun oleh Kementerian PUPR. Jadi kita ini fasilitator, pembelian tanah oleh PUPR," sambung Anies Baswedan.
Kata Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta soal Jokowi yang diduga sindir Anies
Pernyataan Jokowi yang memuji kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal Sodetan Ciliwung direspons Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta.
Menurut anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar, pembebasan lahan Sodetan Ciliwung yang dilakukan Heru Budi tidak lepas dari penganggaran yang terjadi di masa Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Pak Heru memang pelaksanaannya, tapi kan anggarannya kami setujui dari zamannya Pak Anies. Jadi anggaran berjalan ini sudah disusun tahun lalu,” kata Hasan pada Selasa (24/1/2023), dikutip dari WartaKota.
Baca juga: Anies Sebut Pembebasan Lahan Untuk Sodetan Ciliwung ke BKT Masuk Fase Appraisal Kementerian PUPR
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD DKI Jakarta memang tak bisa dilaksanakan secara instan.
Kata dia, perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaannya.
“Proses pengerjaannya kan bertahap. Mungkin sebelum ini sudah ada pelaksanaannya cuma belum selesai saja, begitu,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.
(Tribunnews.com/Daryono) (WartaKotalive/Fitriyandi Al Fajri)