Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan mengkritik pihak yang memberikan izin kepada warga di kawasan Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara untuk tinggal di kawasan tersebut.

"Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang,” kata Luhut di Mako Pushidrosal, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

Luhut juga meminta semua pihak untuk melihat kebakaran Depo Pertamina itu secara jernih. 

Baca juga: Terbitkan IMB, Nama Anies Baswedan Terseret Kasus Kebakaran Plumpang: Dibela PKS Disalahkan PDIP-PSI

Luhut tidak ingin membahas siapa yang disalahkan. Dia hanya meminta agar semua pihak mengikuti aturan yang berlaku.

"Memang itu dari dulu sudah disiapkan pernah diomongkan, karena bisa saja pipa disini bocor, terus belum ketauan dan bisa saja gas terbang. Kalau ada api di situ terbakar dan itu bisa saja terjadi itu sekarang. Jadi kita harus jernih, saya kira pemerintah harus cari jalan keluar tidak boleh membuat popularitas disitu. Tidak boleh," katanya.

Karena itulah, menurutnya, masyarakat di sanalah yang seharusnya pindah dan bukan sebaliknya. 

“Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan (depo) ini yang disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” ujar Luhut.

Baca juga: Jejak Kebijakan bagi Warga Tanah Merah Plumpang: Jokowi Terbitkan KTP, Anies Beri IMB

Kajian soal kompensasi kepada masyarakat sekitar yang kini menjadi korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang tersebut, dikatakan Luhut, juga harus segera dilakukan.

“Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,” tandas Luhut

Sebelumnya, kebakaran hebat yang melanda Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, akhir pekan lalu, menyeret nama eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anies Baswedan disebut bertanggung jawab karena menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga di sekitar lokasi kejadian.

Seperti diketahui, kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam pekan kemarin menewaskan 19 warga.

Jarak antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman warga jadi sorotan.

Baca juga: Saat Jokowi Tegur Pergantian Nama IMB atau Izin Mendirikan Bangunan

Sebagian pihak menilai, lahan dekat Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu.

Kebijakan Anies memberikan IMB meski warga tinggal di tanah ilegal pun dikritik Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana.

Menurutnya, Anies seharusnya merelokasi warga bukan malah menerbitkan IMB Kawasan pada 2021 lalu.

"Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan. Jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat," ucapnya, Senin (6/3/2023).

Politikus termuda di DPRD DKI ini pun membandingkan Anies dengan sosok Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang dinilai punya ketegasan sebagai pemimpin.

Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, Ahok kala itu tegas meminta warga Tanah Merah pindah lantaran lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun itu dianggap tak aman.

Baca juga: Mudahkan Komunikasi, RSPP Sediakan Posko untuk Keluarga Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Walau demikian, upaya Ahok merelokasi warga gagal terlaksana lantaran eks politikus Gerindra itu kalah di Pilkada DKI 2017 silam.

"Ketegasan pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik. Walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri," ujarnya.

William pun kini mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi supaya peristiwa serupa tak terulang lagi.

Ia pun mengingatkan Pemprov DKI untuk segera memberikan bantuan kepada para korban.

"Pemprov DKI Jakarta sekarang harus fokus menyelamatkan warga. Pastikan mereka sekarang punya tempat tinggal yang aman dan korban dapat pengobatan gratis. Dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi," tambahnya menjelaskan.

Namun Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan sudah sewajarnya tidak membuat kegaduhan atas musibah yang menelan korban jiwa 19 orang termasuk anak-anak dan puluhan korban luka bakar.

“Jangan senangnya buat gaduh dengan mempermasalahkan IMB yang dikeluarkan era Gubernur Anies, mari kita bicara dengan data, sehingga bisa bijak menilai musibah ini dan perlu kita carikan solusinya,” ujar pria yang akrab disapa Bang Yani ini, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Termasuk Pejabat Teknisi Pertamina, 14 Orang Diperiksa di Kasus Kebakaran Depo Plumpang

Menurut Yani, informasi dari Lurah Rawa Badak Selatan, IMB yang diberikan era Anies adalah IMB kawasan, bukan IMB atas lahan untuk mengakui bangunannya.

Ia beralasan sebelumnya warga sudah mendapatkan legalitas keberadaanya dalam bentuk KTP yang dikeluarkan di era Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi legalitas itu sudah ada jauh sebelum IMB itu dikeluarkan. IMB yang dikeluarkan pun adalah IMB kawasan untuk mengakui keberadaan penduduk tersebut yang sudah memiliki KTP,” paparnya.

“Maka dari itu tidak pas, kita menyalahkan siapa dan siapa, mari kita carikan solusi terbaik untuk Pertamina dan warga sekitar,” sambungnya lagi.

Politisi PKS ini juga menambahkan, bahwa musibah kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina ini adalah yang kedua, sebelumnya terjadi di tahun 2009.

"Jadi, seperti ada aspek kelalaian di Pertamina sendiri yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Kok bisa sampai dua kali terjadi, jadi fokusnya ke sini, jangan melebar kemana-mana,” tegasnya.