News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Demokrat Klaim Kemacetan di Jakarta Masuk Peringkat 29 Dunia Karena Gubernurnya Bukan Anies Baswedan

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan saat menjelang berbuka puasa dikawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/4/2021). Penampakan lalu lintas Jakarta yang kembali macet saat bulan Ramadhan, Kemacetan terjadi di jam pulang kantor menuju waktu buka puasa. Selama masa pembatasan di Jakarta kebijakan ganjil genap masih belum diterapkan. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menyebut alasan macet Jakarta mulai masuk ke peringkat 29 dunia. Partai berlambang mercy itu menyebut karena Anies Baswedan tak lagi jadi gubernur.

Sebagaimana diketahui, kemacetan Jakarta berada di peringkat 29 dari 389 kota di dunia berdasarkan data Tomtom Traffic Index.

Hal ini mengalami peningkatan dari sebelumnya posisi 46.

"Ya semenjak gubernurnya bukan Mas Anies nambah macet memang. Karena memang rekayasa jalannya tidak dilakukan," ujar Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat (7/4/2023).

Baca juga: Jakarta Macet Selama Ramadan, Polisi Bilang Masih Normal

Herman menuturkan bahwa sejatinya penuntasan masalah kemacetan haruslah dari perbaikan moda transportasi.

Sebab di negara maju angkutan massal terus dilakukan berbagai inovasi.

"Cari bagaimana terowongan bawah tanah ini menjadi transportasi yang tidak bisa dilihat di permukaan. Jepang misalkan sudah lima tingkat transportasi di bawah tanah. Ke depan ini keniscayaan juga bagi kota-kota besar bahwa harus ada transportasi apakah ke bawah atau ke atas," jelas Herman.

Oleh sebab itu, Herman menyalahkan pemerintah pusat yang tidak membuat pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sebab hal itu membuat masyarakat mencari rezeki di Jakarta.

"Bisa saja pusat-pusat bisnisnya dibuka di luar daerah. Tetapi jangan juga memindahkan menurut saya tidak pas juga memindahkan terlalu jauh ke Penajam Paser Utara. Kasian orang Jawa Tengah yang mau mengurus surat surat di pemerintah pusat harus ke Penajam Paser Utara," tukasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini