TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang sempat tak menyelesaikan pembebasan lahan Sodetan Ciliwung.

Menurut Jokowi, pembebasan lahan yang tak diselesaikan menjadi penyebab proyek Sodetan Ciliwung sempat mangkrak selama beberapa tahun sebelum rampung dan diresmikan pada Senin (31/7/2023) ini.

"(Penyebabnya) pembebasan (lahan) karena memang tergantung pada lahan. Kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI," ujar Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung, Senin.

Adapun Sodetan Kali Ciliwung membentang dari inlet (jalur masuk air) di Bidara Cina dan outlet (jalur keluar air) di Kebon Nanas.

Sodetan Ciliwung berfungsi mengalirkan sebagian air dari Ciliwung ke KBT saat debit air tinggi.

Dengan begitu, tidak semua air dari Ciliwung mengalir ke daerah hilir yang berujung meluap ke permukiman warga.

Saat ini, Sodetan Ciliwung sudah selesai dan diresmikan. Jokowi mengatakan, pengerjaan proyek itu berhasil diselesaikan berkat kerja sama Pemprov DKI dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jokowi menyakini, keberadaan sodetan itu mampu mengatasi banjir di enam kelurahan di Jakarta.

Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun tahun. Hampir 11 tahun (pembangunan). Hari ini alhamdulillah selesai ini bisa menyelesaikan paling tidak 6 kelurahan tidak banjir lagi," ujar Jokowi.

Satu minggu sebelum peresmian, Jokowi meninjau Sodetan Ciliwung.

Menurutnya Sodetan Ciliwung bakal selesai pada April tahun ini.

"Masalah sekarang juga sebentar lagi akan selesai. Mungkin April Insya Allah sudah selesai sodetan Ciliwung yang udah berhenti enam tahun," kata Jokowi di lokasi, Selasa (24/1/2023).

Jokowi menyebut dimulainya pengerjaan Sodetan Ciliwung ini setelah 6 bulan dilakukan pembebasan lahan.

"Ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta karena ini dari Sungai Ciliwung," kata dia.

Jokowi mengatakan jika sudah dibuka sodetan ini akan mengurangi 33 meter kubik saat statusnya siaga 4.

"Kemudian kalau pada siaga 1, 63 meter kubik per detik. Gede sekali karena terowongan ini salurannya ini 3,2 meter dua. Kanan 3.2 meter, kiri terowongannya 3,25 meter, sepanjang 1,3 kilometer," kata Jokowi.

Baca juga: Soal Sodetan Ciliwung Sempat Mangkrak Bertahun-tahun, Anies Baswedan: Silakan Diaudit

Jokowi meyakini Sodetan Ciliwung ini akan berfungsi untuk mengurangi banjir. Kini, urusannya yang tersisa, dikatakan Jokowi, tinggal urusan poma yang ada di sungai-sungai di sekitaran Jakarta, serta normalisasi sungai-sungai. tersebut

"Normalisasi Ciliwung, normalisasi sungai-sungai yang ada kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Cipinang, dan kali-kali yang lainnya juga harus dinormalisasi kalau kita ingin Jakarta tidak banjir," kata dia.

"Plus yang di utara, banjir rob baik dengan tanggul laut maupun dengan giant sea wall itu juga harus segera dimulai," pungkasnya.

Respons Anies Baswedan

Anies Baswedan membantah proyek Sodetan Ciliwung berhenti semasa dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Anies mengklaim justru di masa kepemimpinannya, proyek Sodetan Ciliwung yang terhenti bisa mulai berjalan meski tidak selesai hingga 100 persen.

Anies mengatakan dirinya bersyukur lantaran proyek sodetan tersebut akhirnya selesai dikerjakan.

"Saya menyampaikan rasa syukur Alhamdulillah bahwa projek sodetan yaitu membangun terowongan yang besar dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) itu selesai," kata Anies saat ditemui di Pendopo Anies, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan bahwa pembangunan memang memerlukan waktu.

"Di setiap fase kepemimpinan ada porsi pekerjaan yang diselesaikan di setiap fase. Semua yang sifatnya pembangunan itu pasti memerlukan waktu," ujar Anies.

Anies pun menambahkan di balik peresmian Presiden Jokowi tersebut ada proses dan bukti faktanya.

"Ada proses di balik seremoni dan didalam proses itu biarkan nanti yang memiliki fakta nanti melihat, tapi bagi kami alhamdulillah sudah selesai," ucapnya.

Anies siap diaudit

Lebih lanjut Anies menyebut proyek Sodetan Ciliwung tersebut bisa dilakukan assessment atau audit bila ada masalah.

"Silakan saja lakukan assessment diaudit nanti bisa kelihatan bulan apa mengerjakan apa selama 8 tahun, 9 tahun atau 10 tahun terakhir," kata Anies.

Dirinya bersyukur bahwa pengerjaan proyek Sodetan Ciliwung selesai.

"Ini bukan sesuatu yang baru itu sudah dikerjakan lintas waktu, bagi saya bersyukur alhamdulillah ini sudah selesai," ujar Anies.

Anies menuturkan bahwa pembangunan memang memerlukan waktu.

"Di setiap fase kepemimpinan ada porsi pekerjaan yang diselesaikan di setiap fase. Semua yang sifatnya pembangunan itu pasti memerlukan waktu," ungkapnya.

Menteri PUPR: 6 Tahun ngga diapa-apain

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bicara soal konsistensi pembangunan proyek Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT).

Dia menyayangkan enam tahun proyek tersebut mandek.

"Kalau itu konsisten dilakukan dari dulu pasti sudah berkurang (banjirnya) yang masalahnya kan tadi Pak Presiden bilang enam tahun nggak diapa-apain, normalisasi enggak diapa-apain, sodetan nggak diapa-apain," kata Basuki di area outlet proyek sodetan Kali Ciliwung, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

Basuki pun mengapresiasi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang bisa melanjutkan proyek tersebut.

"Nanti coba kita lihat hujan tahun 2023 ini kalau ini berfungsi, Sukamahi berfungsi, Sentiong mungkin Agustus berfungsi insyaAllah banyak berkurang, banyak sekali," ujarnya.

Basuki lalu bicara perhitungan berdasarkan titik kelurahan jika normalisasi sungai mulai berfungsi.

"Dari 414 (kelurahan terdampak banjir), kalau dengan (bendungan) Sukamahi-Ciawi menjadi 318, kalau dengan (sodetan) ini menjadi 211, nanti dengan (stasiun pompa) di Sentiong berkurang lagi, dengan normalisasi berkurang lagi. Selama ini nggak ditangani," tandasnya.

Sekilas mengenai Sodetan Ciliwung

Sodetan Ciliwung merupakan bagian dari program normalisasi Sungai Ciliwung. 

Normalisasi Ciliwung dilatarbelakangi banjir besar yang melanda Jakarta pada 2012.

Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo menilai perlunya penambahan kapasitas angkut aliran sungai Ciliwung agar air tak meluber.

Setelah ide datang dari Fauzi Bowo, normalisasi Ciliwung mulai dikerjakan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan dilanjutkan oleh wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diangkat menjadi Gubernur DKI sejak 2014.

Program normalisasi Ciliwung dikerjakan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian PUPR. (*)