Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa dari Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (31/1/2023) hari ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo mengungkapkan nantinya ada ribuan personel yang dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa.

Baca juga: Ribuan Personel Amankan Aksi Demo APDESI Jilid II di Depan DPR

"Dalam pengamanan ini kami melibatkan sejumlah 2.304 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi terkait," kata Susatyo dalam keterangannya, Rabu.

Susatyo menyebut ribuan personel tersebut akan disebar khususnya di sekitar lokasi unjuk rasa.

Ia mengaku pihaknya telah mengantisipasi sejumlah tindakan anarkis yang kemungkinan akan terjadi.

"Kami juga mengantisipasi jangan sampai nanti massa masuk dan menutup jalan tol yang berada di depan Gedung DPR. Pemadam Kebakaran sudah kami siapkan untuk mengantisipasi bila nanti massa melakukan aksi bakar ban" ungkapnya.

Baca juga: Bawaslu Bakal Panggil Pihak APDESI Hari Ini, Buntut Dugaan Perangkat Desa Beri Dukungan ke Gibran

Di sisi lain, rekayasa lalu lintas terkait aksi unjuk rasa tersebut masih bersifat situasional tergantung situasi dan kondisi di lokasi.

"Bila nanti di depan DPR massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan penyekatan di Pulau Dua," jelas Susatyo.

Lebih lanjut, Susatyo mengimbau kepada seluruh personel yang melaksanakan pengamanan untuk bersikap persuasif, tidak mudah terprovokasi, dan humanis.

"Kami menghimbau kepada para korlap dan peserta aksi untuk melakukan aksi dengan santun, tidak anarkis, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib, sesuai dengan harapan kita semua," pungkasnya.

DPR Bentuk Pokja Bahas RUU Desa

Pimpinan DPR RI yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menerima perwakilan aksi massa dari perangkat desa, yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (5/12/2023).

Ada pun, aksi demonstrasi dari unsur perangkat desa ini menuntut DPR RI segera mengesahkan revisi Undang-undang tentang perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Usai menerima perwakilan massa, Puan menyebut DPR RI segera membentuk kelompok kerja untuk membahas RUU Desa.

"Saya dan pak Dasco menemui perwakilan dari organisasi kepala desa untuk membicarakan dan mendengarkan aspirasi yang mereka harapkan terkait dengan revisi Undang-Undang Desa," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Jadi kami sudah menyepakati pada hari ini bahwa akan memulai dilakukan koordinasi dan membentuk kelompok kerja bersama antara DPR dengan perwakilan organisasi kepala desa untuk bisa membahas bersama-sama hal-hal yang diharapkan atau menjadi aspirasi dari para kades terkait dengan revisi RUU Desa," imbuhnya.

Untuk diketahui, pimpinan DPR RI sudaj menerima surat presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas revisi UU Desa.

Puan mengatakan, kelompok kerja nantinya akan melibatkan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk menyerap aspirasi perangkat desa.

Namun demikian, dia belum bisa memastikan secara pasti kapan pembahasan RUU Desa.

Sebab, DPR sudah memasuki masa reses pada Rabu (6/12) besok.

"Apakah itu dilakukan saat reses kami tadi juga sudah menyepakati dalam pertemuan bahwa akan ada pertemuan-pertemuan informal untuk kemudian menyamakan persepsi atau pemikiran dan aspirasi dari kedua belah pihak," pungkas Puan.