Lahan yang belum dimanfaatkan tersebut bisa dibangun gedung parkir dengan bekerja sama dengan swasta maupun dengan pemerintah daerah (BLU Perperkiran).

Untuk sejumlah kawasan wisata dan ibadah di Jakarta Pusat seperti Monas, Istiqlal, hingga Katedral yang kerap jadi tujuan masyarakat di masa libur, Yoga berpendapat kekurangan kantong parkir dapat diatasi dengan bekerjasama dengan pemilik gedung yang memiliki area parkir memadai seperti area parkir gedung pos, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri.

"Pemda DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, BLU Perparkiran ⁠harus menerapkan kembali parkir elektronik seperti era Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) untuk memberantas pungli dan mencegah kebocoran pemasukan daerah dari retribusi parkir," ujarnya.

Menurut Yoga, keuntungan biaya parkir jika dikelola dengan baik, cukup besar.

Mengutip laporan data tahun 2017 yang dicatatkan BLU Parkir, Yoga menjelaskan diperkirakan sekitar Rp 500 miliar per bulan uang dari parkir liar.

Jika dikelola dengan baik, Pemda DKI Jakarta dapat membelanjakan uang tersebut untuk percepatan pembangunan transportasi massal, baik penambahan armada bus TransJakarta, pembangunan MRT dan LRT, serta JakLingko.

Jika hal itu berhasil diwujudkan, ia meyakini mobilitas warga akan dimudahkan dengan penggunaan transportasi publik.

"Sedikit banyak akan mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus pengurangan kebutuhan area parkir di dalam kota," tutupnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Basuki alias Ahok sempat mengomentari soal juru parkir (jukir) liar di Jakarta.

Ahok mengatakan, ada oknum Pemda DKI yang tidak mau menindak jukir liar dan ada dugaan pembagian uang yang banyak.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ahok Sebut Ada Oknum yang Dapat Jatah dari Jukir Liar, Syafrin Liputo Langsung Bentuk Tim Gabungan