TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (20/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau kesiapan infrastruktur sekaligus membahas rencana perpindahan lembaga ke ibu kota baru.

Kunjungan ini dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua MPR, yakni Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno. Rombongan juga diikuti pimpinan fraksi serta pimpinan alat kelengkapan MPR.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan, kunjungan tersebut menyasar sejumlah titik strategis untuk memastikan kesiapan IKN menyambut perpindahan lembaga negara. Peninjauan mencakup persil MPR, kesiapan bandara, hingga jalan tol.

"Tujuannya untuk melihat persil MPR, kesiapan bandara, jalan tol, serta berbagai persiapan lainnya terkait rencana perpindahan MPR ke IKN," ujar Siti dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa (21/4/2026).

Baca juga: Ketua MPR: RI Bisa Keluar dari BoP, tapi atas Kesepakatan Bersama

Rombongan MPR mendarat di Bandar Udara Internasional Nusantara untuk mengecek kesiapan fasilitas transportasi udara. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke kantor Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dan persil kawasan MPR.

Di kantor OIKN, delegasi pimpinan MPR mendapatkan paparan perkembangan pembangunan kawasan. Setelah menyimak presentasi, rombongan meninjau langsung persil MPR untuk melihat progres pembangunan.

"Di sana, kami melihat presentasi perkembangan IKN. Setelah itu, kami juga meninjau persil MPR untuk melihat sejauh mana progresnya," kata Siti.

Selain fasilitas utama, rombongan turut meninjau sejumlah fasilitas pendukung di kawasan IKN. Fasilitas tersebut meliputi masjid negara dan layanan kesehatan yang telah disiapkan.

Terkait pembangunan gedung MPR di IKN, Siti menyebut konsep dasar dan desain awal sebenarnya telah disusun sejak 2022. Kendati demikian, sejumlah penyesuaian masih dimungkinkan agar sesuai dengan kebutuhan terkini.

Baca juga: Setjen MPR RI Terapkan Pembatasan Jam Kerja Hingga WFH Bagi Pegawai Mulai Besok

"Gambaran kasar dan detail ruangan sebenarnya sudah ada. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sekarang," ucapnya.

Siti juga mengakui adanya faktor efisiensi dalam pembangunan gedung. Meski demikian, aspek efisiensi tetap akan diselaraskan dengan kebutuhan strategis perpindahan ke IKN.

"Efisiensi memang ada, tapi kebutuhan perpindahan juga ada. Jadi, akan disesuaikan," terang Siti.

Di sisi lain, Siti menegaskan bahwa rencana perpindahan lembaga negara, termasuk MPR, masih menunggu arahan presiden. Menurutnya, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif baru akan dilakukan setelah seluruh infrastruktur dinyatakan siap.

"Kalau pindah, kami tergantung arahan presiden. Yang penting kalau sudah siap, baru kami akan memindahkan ASN," katanya.

Baca juga: Bertemu Mensesneg, Dasco Tegaskan Tak Ada Wacana Presiden Dipilih MPR RI