Baca tanpa iklan
"Kecolongan dalam arti kurang antisipasi terhadap kejadian seperti bom Cirebon dan Solo. Kalau Kepala CIA (Badan Intelejen Amerika Serikat) kan itu bukan polisi. Pergantian ini tidak ada politik. Ini semata-mata karena kinerja Sutanto," kata Mardigu, saat dihubungi, Rabu (26/10).
Mardigu mendukung langkah Presiden Yudhoyono yang memilih Kabin dari unsur militer. Sebab, pengelolaan informasi intelejen mengacu pada keutuhan NKRI tidak semata isu lokal.
"Saya satu bulan lalu pernah menyampaikan di DPD, Komisi I dan III. Waktu itu, mereka bahas RUU intelejen. Saya bilang, kalau Kepala BIN dari polisi, antisipasinya kurang. Mereka kan biasanya urus cyber crime. Jadi, bisa-bisa Kepala BIN-nya dipintari. Mereka pada tepuk tangan. Mungkin kata-kata itu lah yang mendukung pergantian dari militer. Jadi, UU intelejen itu sebenarnya untuk menjaga NKRI," ujarnya.
Laman Wikileaks, bulan lalu, membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan Indonesia. Wikileaks memaparkan mengenai hubungan antara polisi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI). Selain mengungkapkan mengenai FPI yang dijadikan attack dog Polri, telegram rahasia itu juga mengungkapkan bahwa mantan Kapolri yang kini menjadi Kepala BIN Jenderal (Purn) Sutanto, adalah tokoh yang telah mendanai FPI.
Pendanaan dari Sutanto itu diberikan sebelum serangan yang dilakukan FPI ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Februari 2006 silam. Namun kemudian Sutanto menghentikan aliran dananya setelah serangan terjadi.
"Yahya Asagaf, seorang pejabat senior BIN mengatakan, Sutanto yang saat itu menjadi Kapolri menganggap FPI bermanfaat sebagai attack dog," ungkap telegram rahasia itu.
Saat pejabat kedutaan AS menanyakan manfaat FPI memainkan peran attack dog itu, karena sebenarnya polisi sudah cukup menakutkan bagi masyarakat, Yahya menjelaskan FPI digunakan sebagai alat oleh polisi, agar petugas keamanan itu tidak menerima kritik terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia. Disebutkan juga mendanai FPI adalah sudah tradisi di lingkungan Polri dan BIN.
Kawat diplomatik yang dipublikasikan Wikileaks juga mengatakan bahwa FPI mendapatkan sebagian besar dananya dari petugas keamanan, tetapi mereka harus menghadapi pemotongan dana setelah serangan dilakukan.