Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARA - Ari Dwipayana, Pengamat Politik UGM melihat terdapat tiga keputusan yang bisa diambil Presiden sekaligus Ketua Setgab SBY atas PKS.
Diuraikannya, paling tidak langkah pertama yang diambil SBY adalah PKS memang dikeluarkan dari Koalisi dan itu artinya 3 Menteri dicabut dalam Kabinet. Alasannya, SBY melihat hal mendasar dan fatalnya pelanggaran atas kesalahan PKS di koalisi.
Namun, risiko terjadi politik mellow dramatic buat PKS akan ditanggung kedepan pada pemilu 2014 mendatang.
"Risikonya, konsekuensi ditanggung presiden. Politik membangun simpati dan lain-lain dan itu ditanggung presiden," demikian ia mengingatkan dia, dalam Polemik Sindo Radio, Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/4/2012).
Kedua, pilihan moderat yakni dikuranginya jatah Menteri PKS. Alasannya, untuk mengantisipasi sikap Golkar dan PKS bisa menjadi penyeimbang Pemerintah.
"Kehadiran PKS tetap dubutuhkan untuk menjadi penyeimbang, kemungkinan Golkar nakal. sebagai antisipasi 2,5 tahun ke depan, politik perimbangan," jelas dia.
Ketiga, SBY mengambil sanksi bahwa sikap PKS dengan segala kepentingannya tidak dipertimbangkan dalam koalisi. "Ada beberapa hal pengambilan keputusan di setgab, tidak diperhitungkan sama sekali keberadaan PKS di setgab, menteri tidak dikurangi jatahnya," urainya.
Happy Bone Zulkarnaen, Wasekjen Partai Golkar menegaskan bola sekarang ada di tangan SBY. Apapun keputusan SBY atas PKS sangat ditunggu publik.
Ditegaskannya, 3 keputusan seperti diutarakan Ari bisa diambil SBY. Namun SBY harus memberikan alasannya saat memutuskan sikapnya.
"Koalisi ini adalah koalisi dengan presiden, mau tidak mau SBY disini harus tegas. Yang saya khawatirkan, ketegasan itu hanya pakai signal-signal saja. Itu harus dikurangi. Partai koalisi harus siap menerika reward dan punishment," tegasnya.