Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat berkepentingan dengan keterangan Said Faisal Muchlis, ajudan Gubernur Riau Rusli Zaenal.
Keterangan itu untuk mengembangkan kasus dugaan suap pembahasan revisi Perda No 6/2010, tentang peningkatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues PON ke-18 di Riau.
Mengacu itu, KPK mengajukan kepada Dijten Imigrasi Kemenkum-HAM, agar mencegah Said bepergian ke luar negeri.
"Pak Said sudah dicegah sejak 6 Juni," kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (25/6/2012).
Sebelumnya, lanjut Johan, KPK juga sudah beberapa kali memeriksa Said dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan, KPK menilai informasi yang diberikan oleh Said sangat penting.
Pada perkara ini, KPK telah lebih dulu menahan empat orang tersangka. Mereka adalah anggota DPRD Riau M Faisal Aswan (Fraksi Partai Golkar) dan Muhammad Dunir (Fraksi PKB), Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dispora Riau Eka Dharma Putra, serta staf PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Rahmat Syaputra.
Keempatnya ditangkap di Pekanbaru pada 5 April 2012, atas dugaan praktik penyuapan terkait pembahasan perda pembangunan venue PON.
Sebagai barang bukti, KPK menyita uang senilai Rp 900 juta dari tempat penangkapan. Dari hasil pengembangan, KPK akhirnya menetapkan mantan Kadispora Riau (Sekarang staff ahli Gubernur Riau) Lukman Abbas dan Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin sebagai tersangka.
Untuk mengembangkan penyidikan kasus ini, KPK juga pernah memeriksa Gubernur Rusli. Politisi Partai Golkar juga sudah dicegah ke luar negeri oleh Imigrasi atas permintaan KPK. Namun, hingga kini status Rusli masih sebagai saksi. (*)
BACA JUGA