Baca tanpa iklan
Setelah pencarian informasi soal pajak PT Jaya ditolak Nina, Tommy datang kedua kalinya ke KPP Wonocolo pada 24 Mei 2012. Saat itu Nina langsung menanyakan surat kuasa kepada Tommy merujuk prosedur yang berlaku. Ia bahkan terkejut kenapa Tommy tahu soal pajak PT Jaya Nusantara.
Setelah tak membawa surat kuasa, Tommy pulang dan tak kembali lagi mencari informasi ke KPP Surabaya Wonocolo, bahkan tidak lewat telepon. Dalam pertemuan dua kali itu, Nina baru tahu kalau di belakang Mobile 8, yang berurusan pajak dengan PT Jaya Nusantara, adalah MNC.
Rizal menjelaskan ada transaksi antara Mobile 8 dan PT Jaya. Mobile 8 menjual barang pada PT Jaya, dan mengaku telah membayar pajak pertambahan nilai pembelian barang. Namun dalam laporan pajak PT Jaya tidak menyebutkan itu. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan KPP Surabaya Wonocolo.
Nina, lalu meminta kepada Iswati, PT Jaya Nusantara untuk menunjukkan faktur retour barang jika memang tidak membeli barang dari Mobile 8. Ia sempat berkata jika memang PT Jaya Nusantara tak bisa menunjukkan faktur retour KPP Surabaya Wonocolo menganggap transaksi dengan Mobile 8 memang benar ada.
Nina menjanjikan akan panggil Antonius Z Tonbeng dari Mobile 8 untuk dipertemukan dengan Iswati dari PT Jaya. Ia mengaku tidak tahu menahu posisi Antonius di Mobile 8. Keduanya kemudian datang ke KPP Surabaya Wonocolo menghadap Nina pada 4 Juni 2012, ditemani Rizal, dan atasannya.
"Selama ini Pak Anton, yang mengurus perpajakan untuk masalah perpajakan (Mobile 8) yang urus. Saya bilang terus terang ke dia, 'Pak, Anda tidak boleh menyuruh orang pajak sebagai konsultan!'" cerita Nina sambil menerangkan bahwa konsultan yang dimaksudnya adalah Tommy.
Anton yang belakangan diketahui sebagai Komisaris Independen PT Bhakti Investama memberi alasan kenapa meminta tolong kepada Tommy yang bertugas di bagian pengawasan dan konsultan KPP Sidoarjo Selatan. "Selama ini kalau di Jakarta saya akan turun sendiri bu. Tapi ini di Surabaya," kata Antonius seperti ditirukan Nina.
Dharma Putrawati, salah satu Direktur PT Bhakti Investama membenarkan bahwa Mobile 8 merupakan anak perusahaan. Namun perusahaan tersebut sudah lama dijual sekitar tiga sampai empat tahun yang lalu. Ia mengakui Antonius adalah Komisaris Independen PT Bhakti tapi tak mengurusi pajak.
Terkait pengurusan pajak, Dharma berdalih selama ini bagian akunting dan pajak PT Bhakti Investama yang langsung turun ke KPP tanpa melibatkan konsultan atau jasa orang lain. Ia juga membantah jika diskusi antara bagian akunting dan pajak PT Bhakti melakukan penawaran lewat fee ke petugas pajak.
Jaksa penuntut umum KPK, Medi Iskandar, mengatakan kesaksian Nina dan Rizal dari KPP Surabaya Wonocolo semakin membuktikan bahwa terdakwa Tommy mengurusi pajak di banyak perusahaan, salah satunya Mobile 8, dan Antonius Tonbeng tahu hal itu, tapi selama ini
mengingkari terus.