Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang mulai diberlakukan pemerintah pada awal tahun ini dinilai sebagai bentuk pemaksaan kehendak pemerintah kepada rakyat.
Sebab rakyat seperti tidak ada ruang untuk memberikan opini,keluhan dan aspirasi. Rakyat yang seharusnya diposisikan sebagai subyek yang diberikan pelayanan terbaik malah justru sebaliknya.
Karenanya, Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani mempertanyakan sikap pemerintah yang membebankan berbagai defisit negara dan itu harus ditanggung oleh rakyat.
"Pemerintah mengabaikan penderitaan rakyat," kata Dewi kepada Tribunnews.com, Kamis(3/1/2013).
Dia melanjutkan pemerintah dalam hal ini PLN, untuk tahun ini harus benar-benar bisa membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan maksimal. Serta pemenuhan elektrifikasi di wilayah yang masih belum terjangkau listrik direalisasikan.
Selain itu PLN memfokuskan membangun pembangkit listrik yang berbasis batubara low kalori, panas bumi dan energi alternatif lainnya bisa dilakukan segera. Pun demikian PLN segera menghentikan pembangunan pembangkit listrik yang berbasis minyak dan batubara high kalori.
"Supaya ke depan tidak ada alasan pemenuhan sumber bahan bakar minyak dan high rank calorie karena pembangkitnya sudah berbasis renewable energy," ujar Dewi.
Apalagi, kata Dewi, saat ini PLN sebanyak 56% pembangkitnya menggunakan batubara berkalori tinggi yang sebagian besar harus diimpor. Pun PLN 20% masih menggunakan minyak.
Dewi menambahkan, masih kecil prosentase pembangkit berbasis panas bumi yang potensi sumbernya berlimpah di negara ini.
Selain itu menurut dia, PLN juga harus secara trasparan mempublikasikan setiap progresnya dalam hal manajemen baik itu pelayanan, cost produksi, pembangunan pembangkit baru dan maintenance, dan lainnya. Tujuannya tak lain agar masyarakat tumbuh kembali kepercayaan kepada PLN.
Selain itu pemberikan permintaan penaikan daya oleh industri harus dikaji secara komprehensif. Jangan hanya mempertimbangkan komersial kepentingan pengusaha.
"Program penghematan dan gaya hidup hemat harus terus digalakkan dan juga pemerintah harus memposisikan diri sebagai panutan. Melakukan efisiensi dari internal pemerintah sendiri", kata Dewi.
Lanjut dia, secara komprehensif pemerintah harus fokus bagaimana meningkatkan daya saing negara di berbagai bidang dan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Supaya pembebanan berbagai kenaikan biaya hidup termasuk listrik dapat tercukupi.
"Energi harus segera ditempatkan sebagai 'the leading sector', sebagai pertimbangan utama dan strategis dalam membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang lainnya," pungkasnya.