News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Isu Kudeta

Info BIN Adanya Kudeta Resahkan Masyarakat

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani dan Ketua Partai Gerindra, Suhardi saat pengambilan nomor urut parpol, di Kantor KPU, Jakarta, Senin (14/1/2013). Sepuluh parpol beserta tiga partai lokal Aceh telah lolos verifikasi oleh KPU pada Senin 7 Januari 2013 lalu, dan berhak mengikuti Pemilu 2014 mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Suhardi menilai info yang dirilis Badan Intelijen Negara (BIN) bahwa akan adanya kudeta menurunkan pemerintahan SBY adakah vulgar.

Karena, imbuhnya, info BIN itu malah membuat masyarakat menjadi resah terkait akan adanya kudeta tersebut.

"Sebetulnya imbauan itu jangan vulgar. Mereka (BIN) itu hanya siap sedia, antisipasi. Kemudian mengimbau dengan cara baik. Ikuti konstitusional," jelasnya, di kompleks DPR, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Terkait isu kudeta yang dihembuskan BIN, dia mengatakan cukup disampaikan dalam bentuk imbauan.

Karena, tegas dia, yang waspada adalah tentara dan intelejen. "Tapi pemangku rakyat cukup diimbau saja. Janganlah ikut. Tapi tidak buat masyarakat resah. Supaya negara ini serius membangun," ucapnya.

Suhardi juga menegaskan dirinya dan Gerindra tidak percaya dengan isu kudeta menggulingkan Pemerintahan SBY. "Kami di partai tidak pernah berpikir itu. Jadi kami tidak terlalu percaya. Walau Mungkin ada orang yang mencoba memunculkan isu-isu itu," tegasnya.

Meskipun demikian, Suhardi mengajak berbagai pihak tidak termakan isu kudeta tersebut. Bahkan dia berpesan jangan sampai berbagai pihak ikutan-ikutan untuk melakukan kudeta atau penggulingan pemerintahan.

Jangan sampai, imbuhnya, negara yang dalam kondisi kritis ini kemudian tambah diperparah dengan tindakan yang tidak konstitusional.

"Saya selalu mengimbau kawan-kawan semua bahwa pemilu sudah sangat dekat. Kita sudah melalui proses yang sangat diterima masyrakat dan dunia. Jangan kemudian pemilu yang ada di depan mata ini terganggu karena ada peristiwa yang sebetulnya bisa dibilang tidak cukup konstitusional," jelasnya.

Apalagi di negara ini sudah ada prosedur yang baik, di mana perpindahan satu kepempimpinan itu diusahakan tertib, bagus, dan tidak ada gejolak.

"Jangan sampai perpindahan pemerintah dibarengi oleh kerusuhan atau tindak-tindak yang sebetulnya tidak lewat jalur. Nanti bangsa ini tidak siap membangun dan tidak pernah ada estafet yang bagus," ucapnya.

Klik:

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini