Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Herlini Amran menegaskan Keputusan Pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak sistemik. Terutama imbasnya terhadap meningkatnya Beban Biaya Pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, sebagai seorang ibu sekaligus orang tua siswa, dirinya sangat merasakan kesusahan para ibu yang menjadi orang tua siswa yang kehidupannya kian terbebani dampak kenaikan BBM.
Apalagi jumlah para ibu dan anak usia sekolah menempati porsi terbesar penduduk Indonesia. Boleh jadi, mereka tidak hanya semakin terbebani biaya pendidikan, kenaikan BBM ini juga akan memicu kasus-kasus gizi buruk di kalangan anak-anak.
“Pemerintah sekarang sudah tidak bergeming lagi, semoga para ibu lebih bersabar dan kuat memperjuangkan masa depan pendidikan anak-anaknya. Sembari berharap Pemimpin Indonesia kedepan lebih tegas, tidak plin-plan seperti sekarang. Agar tahun ajaran baru dan Hari Raya kedepan tidak dibebani dampak kenaikan BBM oleh Pemerintah," tandas Herlini kepada Tribunnews.com, Rabu (19/6/2013).
Politisi Perempuan PKS ini juga mengajak seluruh rakyat Indonesia yang menjadi orang tua siswa untuk tetap memprioritas pendidikan anak-anaknya, sekalipun Pemerintah SBY tidak bergeming menaikan BBM di awal tahun ajaran 2013-2014.
Menurutnya, ada banyak strategi dan hak yang harus diperjuangkan oleh para orang tua siswa bilamana kehidupan ekonominya tergerus dampak kenaikan BBM.
Herlini katakan, salah satunya adalah semua siswa dari keluarga tidak mampu berhak menerima BSM (Bantuan Siswa Miskin) dari anggaran negara. “Jangan sampai ada siswa putus sekolah hanya karena ekonomi keluarganya tergerus dampak kenaikan BBM," tegas Herlini.
Terkait itu pula, dia mengingatkan Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa sedikitnya terdapat 15,5 juta Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah secara nasional, yang menurut data TNP2K, anak-anak mereka berhak menerima BSM.
Dia tegaskan ini adalah tugas besar semua masyarakat pendidikan untuk mengawasi uang negara sebesar Rp 7,43 triliun yang akan digelontrokan Pemerintah nanti. "Ini penting apakah efektif menyelamatkan pendidikan anak-anak mereka yang jumlahnya mungkin lebih dari 16,6 juta siswa”, ucapnya.
Lebih lanjut menurutnya, karena data siswa yang berhak menerima BSM ini tidak bisa diakses publik, maka perlu langkah antisipasi. Yakni para orang tua siswa dan ketua RT harus proaktif sedari dini terhadap persoalan penting bagi generasi bangsa.