Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada masa reses anggota DPR RI ini akan dimanfaatkan untuk menginventaris permasalahan di lapangan, sekaligus mengkonfirmasi data yang dimiliki pemerintah terkait penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
"DPR mungkin dari partai manapun akan mendukung program BLSM asal transparan dan objektif, siapapun pemerintahannya," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Raditiyo Gambiro saat memimpin Rapat Kerja DPR dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Rapat Dengar Pendapat membahas BLSM, pemerintah diwakili Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Andi Dulung, Deputi Seswapres bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Wirianto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.
Penyaluran BLSM yang belum sepenuhnya tepat sasaran mendapat sorotan tajam dari DPR. Gondo meminta pemerintah menyajikan dan memberikan data BLSM yang telah dimutakhirkan. Data diberikan secara benar dan transparan demi kelancaran penyaluran dana BLSM yang tepat sasaran.
"Jika belum siap harus dikatakan belum siap. Kita DPR akan objektif asal transparan, bila ada kekurangan tinggal kita koreksi dan perbaiki," kata Gondo.
Gondo menyatakan data dari pemerintah akan dijadikan panduan anggota DPR untuk menginventaris permasalahan di lapangan. Karena sebentar lagi DPR akan reses dan seluruh Anggota DPR akan turun ke Dapilnya masing-masing. Pasti ada pertanyaan hal BLSM dari masyarakat yang juga adalah konstituen mereka.
Partai Demokrat sendiri, diakui Gondo, terus mengawasi dan mengkritisi pemerintah jika implementasi penyaluran BLSM di lapangan mengalami hambatan.
"Partai Demokrat sebagai partai utama pendukung pemerintahan bukan berarti tak mengawasi ataupun tak memberikan catatan. Catatan itu diberikan dalam pengertian positif agar lebih baik," kata Gondo yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR.
Hal senada dikatakan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sumarjati Arjoso. Menurut dia, Kemensos bisa segera memutakhirkan data penerima BLSM agar penyalurannya tepat sasaran.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Adang Ruchiatna Puradiredja menyatakan dana BLSM jangan sampai menyentuh keluarga yang tak miskin.
Andi Dulung membenarkan tentang adanya penerima Kartu Penjamin Sosial (KPS) yang telah meninggal dan berpindah tempat.
"Untuk penerima kartu banyak yang meninggal itu memang betul, kalau meninggal itu tidak bisa di tunda-tunda dan banyak data yang berubah," kata Andi.
Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, menjelaskan bahwa Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dilakukan 3 tahun sekali, jadi data yang dipakai untuk BLSM adalah data terakhir yang diambil pada tahun 2011.