Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI AM Fatwa mengatakan, kalau muncul capres dari daerah maka mesti teruji secara nasional, karena tugas, wilayah, dan tanggung jawabnya berbeda antara pemimpin daerah seperti gubernur, dengan pemimpin nasional itu sendiri.
“Hanya saja parpol mesti memperhatikan proses rekruitmen kader pemimpin itu secara berkualitas, dan bukannya transaksional,” kata AM Fatwa dalam talk show ‘Mencari pemimpin nasional dari daerah’ bersama anggota Komisi II DPR RI Agoes Poernomo, dan pengamat politik dari Univesitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (12/7/2013).
Fatwa sepakat capres 2014 tak tersandera masa lalu, yang justru bisa menghabiskan masa kepemimpinannya untuk dirinya sendiri dibanding menyelesaikan masalah rakyat, bangsa, dan negara.
“Capres yang ada banyak yang instan, karena punya uang kemudian dipoles-poles, maka mereka menjadi capres. Padahal, mereka ini belum selesai dengan masa lalu dirinya sendiri, sehingga kalau nanti menjadi presiden pasti akan tersandera dengan masalahnya sendiri, dan bukannya menyelesaikan masalah bangsa,” katanya.
Agoes Poernomo mengatakan, rutenya kalau dari daerah mungkin potensinya masih terbatas dari Jawa, yaitu gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Namun mereka itu tetap harus melalui partai, dan partai mesti terbuka dalam rekruitmen kader tersebut dengan misalnya melakukan konvensi terbuka sejak awal.
“Trend di media online saat ini adalah Jokowi, dan KPK atau Abraham Samad. Sebab, siapapun yang menyerang kedua orang itu pasti akan diserang balik oleh masyarakat,” katanya.
Airlangga sepakat jika capres 2014 harus bebas dari beban masa lalunya, dan pemimpin daerah sebagai alternatif sekaligus kebutuhan regenerasi kepemimpinan nasional secara konstruktif untuk kepentingan nasional dan demokrasi.
“Jangan sampai masa depan demokrasi kita tersandera oleh capres-capres yang bermasalah. Tapi, mesti ada regulasi yang memberi akses sama antara capres yang punya modal dan tak punya modal. Kalau tidak, maka yang akan lahir adalah transaksional leader, bukan transformatif leader,” katanya.