News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemerintah Harus Tindak Tegas Tengkulak yang Permainkan Harga Sembako

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Tumpukan berbagai jenis cabe yang mengalami kenaikan harga paska kenaikan BBM di jual di Pasar Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, Senin (2/7/2013). Harga cabe rawit merah mengalami kenaikan paling tinggi dari Rp 30.000 awal juni menjadi Rp 45.000/ kilo dan BBM naik harga menjadi 60.000/kilo. Harga cabe ini di ecaran bisa mencapai 80-90 ribu per-kilonya. (Warta Kota/Henry Lopulalan)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga bahan-bahan pokok setiap hari besar keagamaan dikhawatirkan akan semakin liar dan selalu terjadi apabila tidak ada tindakan tegas yang diambil pemerintah.

Karena itu pemerintah harus menindak tegas terhadap tengkulak yang mempermainkan harga seenaknya.

"Karena tanpa tindakan yang tegas dari pemerintah kejadian serupa akan terulang setiap ada momentum tertentu, seperti Ramadan dan lebaran atau hari-hari besar yang lain," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Marwan Jafar dalam pernyataan yang diterima, Rabu(17/7/2013).

Koordinasi dengan semua stakeholder kata Marwan juga harus dilakukan Kementan dan Kemendag yang berkaitan dengan kebijakan pangan. Hal tersebut tidak boleh ditinggalkan karena koordinasi itu sangat penting untuk menyatukan langkah dalam menangani permasalahan kenaikan harga sembako.

"Karena tanpa koordinasi akan sangat sulit untuk mencapai solusi yang solutif dan efektif," katanya.

Pemerintah lanjut Marwan juga harus segera meninjau tata niaga pangan. Sebab, dengan melonjaknya harga sembako yang sangat liar menunjukkan ada yang salah dengan sistem tata niaga pangan di tanah air.

"Terutama yang berkaitan dengan distribusi dan produksi kebutuhan pangan nasional. Karena kenaikan harga sembako sangat terkait erat dengan keadilan distribusi," kata Marwan.

Anggota Komisi V DPR ini juga mengingatkan pemerintah agar memikirkan secara matang jika ingin merubah sistem tata niaga dengan melakukan importasi pangan yang mengalami kenaikan di atas ambang batas yang telah ditentukan.

"Karena hal itu akan berdampak pada kesejahteraan petani kita. Kebijakan yang diambil harus sejalan dengan semangat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengutamakan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan," katanya.

Kata Marwan, kebijakan importasi pangan harus menjadi solusi terakhir jika pemerintah sudah melakukan hal yang maksimal namun masih tetap mengalami jalan buntu. Karena persepsi publik saat ini pemerintah belum maksimal menangani kenaikan harga sembako.

"Misalnya operasi pasar yang serius pada daerah-daerah yang rawan dipermainkan oleh tengkulak nakal atau intervensi pasar dengan menggelar pasar murah," jelasnya.

Selain itu, lanjut Marwan, pemerintah harus mengajak distributor sembako untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan kenaikan harga sembako yang semakin liar. Karena keadilan distribusi sembako di Indonesia tidak terlepas dari peran para distributor.

"Misalnya dengan melakukan sharing dan diskusi yang melibatkan asosiasi-asosiasi pedagang yang ada di Indonesia untuk mencari solusi kenaikan harga sembako ini," tegas Marwan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini