Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan isu penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di London, Inggris pada 2009 merupakan cara Edward Snowden untuk menimbulkan ketegangan di antara negara-negara yang tergabung dalam G20.
Pasalnya, Snowden yang menjadi sumber berita terkait isu ini dan dikutip media-media di Australia, kini berada di salah satu negara pelarian setelah dinyatakan sebagai buronan Amerika Serikat.
"Karena dia (Edward Snowden) dalam posisi buronan, kemudian dia optimalkan berbagai cara untuk menimbulkan ketegangan antar negara G20 dengan cara menyampaikan adanya penyadapan," kata Marciano Norman, Kepala BIN usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara BIN dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor BNN, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (31/7/2013) kemarin.
Meski telah mengetahui pelaku penyadapan SBY di KTT G-20 London, BIN tidak langsung percaya kebenaran informasi tersebut. BIN juga mempertanyakan pengamanan yang diberikan negara penylenggara.
"Kita ambil langkah-langkah mengecek kebenaran informasi itu, Itu harus dilakukan," kata Marciano.
Lebih lanjut dirinya berharap setiap negara menghormati dan memegang kode etik, agar penyadapan yang dilakukan negara kepada pejabat negara lain tidak terjadi. Dikatakan, kunjungan kepala negara selayaknya mendapatkan jaminan keamanan termasuk aman dari penyadapan.
Negara yang menjadi tuan rumah memiliki kewajiban melakukan pengamanan kegiatan, dan pengamanan segala informasi yang berkaitan dengan keamanan pejabat yang bersangkutan.
"Ini harus kita pegang bersama, dan saya harapkan dengan saling menghormati dan memegang kode etik, hal-hal serupa (penyadapan) tidak akan pernah terjadi. Walaupun kebenaran akan informasi itu perlu pendalaman lebih lanjut," jelasnya.
Sebelumnya media-media Australia, mengutip Edward Snowden, mantan analis badan intelijen Amerika Serikat (CIA) yang kini melarikan diri ke Rusia, memberitakan bahwa AS dan Inggris menyadap komunikasi Presiden SBY di London. Informasi hasil sadapan itu kemudian dibagi dengan Australia.