Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI menemui pimpinan DPR RI di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (27/8/2013), sore.
Kedatangan mereka bermaksud meminta salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahap II Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal proyek P3SON Hambalang Kemenpora. Namun pimpinan DPR enggan memberikan salinannya kepada BK DPR.
"Kata Pak Marzuki, mereka akan rapat pimpinan DPR dulu. Nggak dikasih (salinan audit BPK) sama Pak Marzuki. Tunggu Rapim, nggak tahu Rapimnya juga kapan," kata Ketua BK DPR, Trimedya Pandjaitan, usai pertemuan.
Menurut politisi PDIP ini pihaknya mengalah dan menunggu seperti apa keputusan Rapim DPR. Trimedya menjelaskan, pihaknya butuh salinan audit investigasi BPK itu untuk menelusuri benar tidaknya ada 15 anggota DPR ikut memuluskan proyek Hambalang.
"BK ini kan boleh dikatakan lembaga hukum kalau tidak ada dokumen itu maka kami harus hati-hati," kata Trimedya.
Apalagi, kata dia, dalam pemberitaan media massa disebut inisial 15 anggota DPR.
"Perannya seperti apa kan repot kalau kami tidak ada datanya. Kami menunggulah," kata Trimedya.