News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Ical Tetap Capres Dari Golkar Meski Ada Goyangan AMPG di Rapimnas

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden RI yang juga Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie (dua kiri), Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kiri), dan Wakil Presiden Boediono (kanan) saat menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan Partai Golkar, di Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2013). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menyatakan tidak ada evaluasi pencalonan Aburizal Bakrie sebagai presiden pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Rencananya, Rapimnas Partai Golkar akan digelar pada Oktober 2013.

"Setiap Rapimnas hukumnya wajib untuk diamankan, dan dijalankan. Tidak ada agenda evaluasi Ical dalam Rapimnas IV DPP Golkar Oktober nanti," kata Ketua DPP Golkar Firman Subagyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Mengenai evaluasi pencalonan Ical terutama dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Firman menjelaskan setiap organisasi memiliki AD/ART tersendiri. Apalagi, kata Firman, AMPG merupakan satu ormas pendiri Golkar.

"Mungkin Rapimnas AMPG dalam rangka mempersiapkan materi yang terkait dengan Rapimnas. Tetapi mengenai substansi Rapimnas itu tidak tahu agendanya, diputuskan dalam Rapimnas tersebut," ujar Firman.

Ia pun tidak mempermaslahkan bila AMPG akan melakukan evaluasi terhadap Ical. DPP Partai Golkar tidak akan mengintervensi organisasi tersebut.

"Jadi sah-sah saja, tergantung AD/ART-nya masing-masing. Itu konstitusi organisasi itu yang engga boleh dilanggar oleh siapapun," katanya.

Menurut Firman, keputusan AMPG merupakan kritik membangun bagi Golkar. Namun, Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menegaskan bahwa pencalonan Ical sudah ditempuh melalui Rapimnas partai dan AMPG ikut mendukungnya.

"Rapimnas II, saya ketua pemenangan pemilu, semua kebijakan dalam mekanisme partai semua wajib dijalankan oleh elemen dan organisasi partai, mengamankan dan mensosialisasikan," katanya.

Firman pun menceritakan ia pernah dipecat dari Golkar karena tidak mendukung kebijakan Ketum Partai saat itu Akbar Tandjung. "Ketika itu DPP membuat satu keputusan dimana orang-orang yang engga melaksanakan amanat dilakukan pemecatan, dan saya waktu itu dipecat, ini konsekusensi, politik harus mengambil sikap," ucapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini