TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura membantah aliran dana dari Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, saat pemilihan gubernur.
"Enggak ada. Saya pastikan tidak ada Hanura menerima dana itu," kata Sekjen Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo ketika dikonfirmasi, Kamis (19/9/2013).
Dalam persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor), Ilham mengaku rela membayar Rp 8 miliar ke PKS, dari permintaan awal PKS Rp 10 miliar, karena mesin partai PKS yang diyakini kuat. Tidak hanya PKS, Ilham juga memberikan uang kepada Hanura.
Dossy menuturkan, pengurus daerah akan melaporkan kepada pengurus pusat bila terdapat permasalahan.
"Daerah sudah pasti lapor kalaupun ada," ujarnya.
Namun, Dossy menyatakan pihaknya akan memeriksa kembali fakta persidangan tersebut.
"Tapi, sebagai fakta persidangan, tentu ini masukan penting, kami akan lakukan pengecekan ke daerah," tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengaku tidak hanya menyetor uang miliaran rupiah ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ia juga mengucurkan dana ke Partai Hanura, agar mendapat dukungan saat maju di Pilgub Sulawesi Selatan.
"Kami bayar Rp 2,5 miliar," ucap Ilham ketika bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Hal tersebut disampaikan Ilham ketika dicecar Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango. Nawawi memertanyakan alasan Ilham memberikan duit miliaran rupiah untuk maju di pilgub.
"Sangat mahal, karena berhubungan dengan orang banyak," jawab Ilham.
Ilham menjelaskan, pencalonannya harus didukung PKS dan partai lain, agar mencukupi syarat pengusungan calon.
"Karena jumlah persentase dukungan partai kami belum cukup. Kami butuh 13 kursi," jelas Ketua DPD Demokrat Sulsel. (*)