Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana mengatakan, bukan masalah gaji kecil suap terjadi. Pernyataan Bhatoegana itu menanggapi adanya suap di tubuh SKK Migas.
"Kalau tentang gaji tidak besar, tidak korupsi nggak bener juga, itu masalah moral. SKK migas gajinya sudah besar. Kalau ada jaminan ngga korupsi nggak apa-apa ngga masalah gajinya besar. Tapi ada ngga jaminan itu? Ini masalah mental dan moral," kata Sutan di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9/2013).
Dia mengatakan, SKK Migas memang disebutnya 'lahan basah' dan banyak posisi yang mengincar. Tapi, lanjutnya, masalah mental pula yang membuat orang jadi mudah tergiur.
"SKK Migas atau dimana saja, ini temasuk kaya madu, orang datang ingin ngambil madu itu. Dan cobaan itu banyak sekali. Saya setuju ada yang bilang Kekuasaan cenderung buat orng korupsi. Orang yang kuasanya sangat besar bisa buat orang korupsi," katanya.
Dia mengatakan, kasus suap SKK Migas belakangan terjadi lantaran adanya pengawasan internal yang lemah. "Itu kemarin karena pengawasan (internal)nya lemah. Nah, Komisi VII pengawasannya saja. Kalau di dalam itu (internal) SKK Migas, pengadaan barang itu urusan mereka. Jual minyak kemana, itu teknis," katanya.
Untuk Komisi III, lanjut Sutan, memang mitra dengan lembaga tersebut dan menjadi pengawas. Namun, Sutan mengatakan, Komisi VII tidak mengurusi soal internal SKK Migas secara mendetail.
"Kita hanya pengawas kinerja bukan internalnya. Kalau ditanya oleh Komisi VII teknisnya orang bisa curiga. Intinya moralitas, SKK Migas gajinya itu sudah besar," tegasnya.
Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut kasus kasus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), terkait penyidikan kasus dugaan suap terhadap Rudi Rubiandini dari PT Kernell Oil Pte Ltd Indonesia.
Praktisi Migas Maman Abdurrahman menuturkan perlu adanya pembersihan di tubuh SKK Migas. Pertama, lanjut Maman, kita berangkat dari konteks dewan pengawas, dewan pengawas harus dibuat terdiri dari tim yang profesional dan independen. "Yang kedua adalah menaikan gaji pegawai SKK Migas tiga kali lipat," singkatnya.
Mantan Aktivis mahasiswa ini menuturkan harapannya dengan menaikan gaji SKK migas, sebetulnya, problem yg fundamental di sektor migas terutama di SKK Migas, bukan di sistem.
"Karena tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan industri yang lainnya. Saya harus mengatakan industri dimigas lebih paling bagus sistemnya dibandingkan yang lainnya," imbuhnya.
Transparansi serta akuntabilitas, di internal SKK Migas lebih bagus dibandingkan departemen lainnya. Namun yang paling subtansial adalah SDM di SKK Migas. "Bukan berarti SDM di SKK migas kita jelek, namun kita bisa mendapatkan sumber daya yang lebih bagus dari itu," ujarnya.
Problem rata-rata SDM di SKK Migas butuh biaya besar, harapan kita tenaga ahli dari luar negeri bisa kita rekrut, dengan konsekwensi perlu gaji yang besar. "Sekarang logikanya bagaimana gaji SKK Migas mengontrol jika lebih kecil gajinya," ujarnya.