News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Australia Menyadap

Purnomo Akui Satelit Sewaan Indonesia Rawan Penyadapan

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PROGRAM PERTAHANAN - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro (no 2 dari kanan) , Ketua Harian KKIP dan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin( Pling Kanan) Menteri BUMN Dahlan Iskan (baju putih) dan Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhamad dalam jumpa pres setelah sidang ke-10 KKIP di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu(6/11/2013). Dalam KKIP memaparkan soal program-program bidang produk yang dilaksanakan KKIP meliputi industri kapal selam dan PKR, industri rudal C-705, torpedo, roket dan bom-100ln. Juga industri medium tank, industri panser amphibi, industri CMS/IWS, industri pesawat angkut, industri pesawat terbang tanpa awak (PTTA/UAV), industri radar GCI, industri Alkom dan MKB untuk memperkuat Halustista NKRI. (Warta Kota/henry lopulalan)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui satelit yang digunakan Indonesia rawan penyadapan. Disebutkan, Indonesia hingga kini belum memiliki satelit sendiri.

"Selama ini, kita kebobolan karena satelit yang ada adalah satelit sewaan yang bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Purnomo mengatakan pemerintah kini butuh pembangunan pertahanan dunia maya. Dimana ada dua infrastruktur terpenting yakni sistem informatika dan komunikasi.

"Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor ril tapi juga hukum dunia maya," katanya.

Atas fakta tersebut, Purnomo mengakui diperlukannya satelit khusus untuk kebutuhan  sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri "Ketiga SDM-nya, perlu meningkatkan kualitasnya," imbuhnya.

Purnomo menegaskan pemerintah juga akan memperkokoh lembaga pertahanan dunia maya. "Selama ini cyber crime baru ada di kepolisian. Infrastruktur mana saja yang harus betul kita pertahankan, sebetulnya ini ranah Kominfo," ujarnya.

Sebelumnya hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi I DPR dengan pemerintah menghasilkan kesimpulan diperlukannya Pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untukkepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri

"Merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas," tutur Ketua Komisi I Mahfud Siddiq.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini