Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan legislatif berbasis sistem suara terbanyak telah menciptakan persaingan yang cukup ketat, bukan saja diantara sesama calon anggota legislatif (caleg) dari partai politik yang berbeda, tapi juga persaingan sesama caleg di satu partai dalam satu daerah pemilihan.
"Kita tidak lagi bersaing hanya dengan caleg dari partai berbeda, tetapi kita sudah bersaing dengan teman sendiri dalam satu partai dan dapil," ujar Ketua kelompok fraksi (poksi), Badan Legislasi ( Baleg) F-PDI Perjuangan H. Irmadi Lubis di Jakarta Minggu (1/12/2013).
Irmadi mengatakan, Pemilu sebagai event besar adalah arena kampanye bagi parpol untuk menyodorkan visi dan misinya kepada rakyat, tetapi faktanya Pemilu legislatif seolah-olah menjadi perorangan.
Para caleg yang diajukan Parpol, tidak lagi menjual visi dan misi partai, sebaliknya para caleg lebih banyak mengkampanyekan penonjolan perorangan.
Menurutnya, siapapun caleg parpol di urutan 1 atau 2, tidak akan menjamin yang bersangkutan akan duduk di DPR atau DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota.
Parpol yang merencanakan berbagai program, kemudian merekrut orang orang yang menguasai bidang itu, dan menempatkan mereka di urutan pertama. Namun, karena sistem suara terbanyak, orang yang direkrut Parpol itu tidak jadi, sebaliknya yang masuk ke DPR RI, ataupun DPRD menjadi beragam.
"Bisa jadi anggota DPR atau DPRD terpilih hanya berdasarkan elektabilitas dan bukan berdasarkan kapabilitas," ujarnya.
Elektabilitas itu pun, kata Irmadi, mungkin didapatnya secara 'murni' atau dengan cara lain. "Kita kan tahu sendiri untuk mengangkat elektabilitas ini banyak cara, seperti politik uang, serangan fajar, dan janji-janji muluk," ujarnya.
Pemilihan suara terbanyak ini, menurut anggota Komisi VI DPR RI ini, juga menjadi persaingan bebas di bawah, sehingga semua caleg-caleg mencari celah-celah, baik dari celah aturan dan peraturan, maupun celah yang terjadi di rakyat bawah.
Menurut Irmadi, rakyat yang dibawah tidak penting siapa yang dipilihnya, tapi bagi mereka lebih penting 'cair', atau "wani piro ".
"Saya sudah beberapa kali ke dapil, saya mengalami langsung betapa sudah krisisnya kepercayaan rakyat, apa lagi tidak ada perubahan yang mereka rasakan setelah beberapa kali memilih wakilnya," ujarnya.
Irmadi sangat mengkhawatirkan istilah yang penting 'cair', atau "wani piro" yang lama kelamaan akan menjadi lobang yang sangat besar dan dipergunakan oleh pemilik modal, terutama pemodal hitam untuk masuk kedalam kekuasaan.
"Karena itu apapun yang dihasilkan Pemilu legislatif mendatang tidak begitu banyak mengalami perubahan," kata Irmadi Lubis..