Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, mengatakan satu di antara penyebab miskinnya petani di Indonesia adalah korupsi.
Dalam pemaparannya di acara Refleksi Akhir Tahun Pekan Politik Kebangsaan, di kantor International Confrence of Islamic Scholars (ICIS), di Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013), Abraham Samad mengatakan penduduk Indonesia di wilayah pedesaan sebagian besar berprofesi sebagai petani maupun peternak. Namun Indonesia masih saja mengimpor bahan-bahan pangan. Anehnya petani maupun peternak tidak kunjung kaya.
"Petani kita miskin, kenapa? Karena ktia tidak punya kebijakan holistik terhadap ketahanan pangan. Kalau petani miskin terus, bisa dijual semua lahannya. Sebagai negara yang berdaulat, merdeka, kita harus mampu mengatakan stop liberalisasi sektor pangan," kata Abraham Samad.
Di Amerika Serikat yang negaranya terkenal dengan liberalisme, petaninya masih dilindungi oleh negara, terutama petani gandum. Indonesia yang merupakan negara agraris justru ikut-ikutan melakukan liberalisasi pangan.
Penelusuran KPK menunjukan ada permainan antara mafia dan oknum pemerintah. Permainan itu membuat petani tetap miskin, dan Indonesia tetap mengimpor barang-barang seperti beras, kedelai, daging sapi, gula hingga garam.
"Apakah benar produk-produk tadi itu sudah tidak bisa dipenuhi lokal kita ? Ternyata dari hasil pemantauan KPK, tidak demikian. Apa betul garam tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal. Apa betul daging sapi harus diimpor. Padahal kita punya sentra sapi di Sumbawa, Bali, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan,"
Abraham Samad menyebutkan kasus impor gula refinasi. Kata dia petani Indonesia bisa memenuhi kebutuhan gula. Namun ada kebijakan khusus dimana gula refinasi bisa diimpor untuk perusahaan makanan dan minuman. Terntara peraturan itu pun dimainkan untuk kepentingan oknum tertentu.
"Karena ada permainan kuotanya terus ditingkatkan, akhirnya kuota perusahaan makanan-minuman sudah tercukup, sisanya dilempar ke pasaran umum. Yang terpukul adalah pedagang tradisional dan petani tebu. Ini adalah permainan kartel," terangnya.
KPK kata dia sudah melakukan penelitian dan telah memberikan rekomendasi ke presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk melakukan perbaikan di sektor pangan.