Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyebut sejumlah pemilik stasiun televisi (TV) yang menjadi pimpinan Partai Politik (Parpol) memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan politiknya sebagai "kodok bangkong".
"Walau kinerjanya belum diketahui rakyat banyak, parpol dan capres (calon presiden) elektabilitas rendah buat taktik asal kritik pemerintah di TV nya, puas sendiri. Mereka kodok bangkong gelembungkan tenggorokannya," kata Dipo Alam seperti tertulis dalam laman Seskab, Kamis (19/12/2013).
Lebih lanjut dalam pengamatan Dipo Alam, beberapa TV dipakai kampanye terselubung oleh pemilik atau partainya. Pemiliknya ditampilkan sebagai pahlawan, sedangkan yang lain diliput bak black campaign.
"Memang stasiun televisi yang dimiliki tokoh parpol/capres kampanye dirinya sambil kemas berita seolah pemerintah autopilot, semrawut, dibesar-besarkan agar timbul persepsi negatif di masyarakat," sebut Dipo Alam.
Dipo juga menunjuk teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beberapa waktu lalu terhadap enam stasiun televisi yang dinilai tidak proporsional dalam menyiarkan berita politik. Keenam stasiun TV yang dapat teguran itu adalah RCTI, MNCTV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV, yang seluruhnya pemilik saham utamanya berafiliasi dengan parpol/capres elektabililtas rendah.
Lebih lanjut Dipo memperkirakan menjelang 2014, gairah parpol/capres elektabilitas rendah pemilik stasiun TV dalam menyebarkan pemberitaan negatif yang cenderung fitnah akan meningkat.
"Mereka akan makin memperbesar kerongkongan berita dirinya," sindir Dipo Alam sembari mengemukakan, stasiun-stasiun TV itu menangguk banyak keuntungan dari penayangan iklan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau instansi pemerintah.
Namun Dipo Alam mengingatkan tokoh parpol/capres pemilik stasiun TV agar ‘ojo dumeh’ dengan kekuasaannya. Karena, dia ingatkan, ada aturan yang tegas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin siaran. (andri malau)