Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengabdi kepada bangsa dan negara, tampaknya sudah menjadi motif usang dan tak lagi terpakai oleh seseorang yang tengah berburu jabatan publik di Indonesia.
Setidaknya, hal itu tak menjadi motif salah satu calon hakim konstitusi Agus Santoso.
Ia mengakui, ia mengajukan diri sebagai hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan berbagai fasilitas eksklusif.
Hal itu, ia utarakan saat tim pakar bertanya mengenai keinginan Agus mengikuti seleksi calon hakim konstitusi di Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Tim Pakar Lauddin Marsuni, awalnya menanyakan mengenai tugas Agus yang kekinian masih tercatat sebagai dosen. Agus, adalah profesor yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.
"Dosen itu, niatnya mendidik, tidak ada mengamalkan ilmu pengetahuan. Lalu, mendidik lebih tinggi jadi dosen atau hakim konstitusi?" tanya Lauddin.
Agus menjawab, profesi dosen lebih tinggi dalam mengajar ketimbang hakim konstitusi.
Mendengar pertanyaan tersebut, Lauddin kembali menanyakan motivasi menjadi hakim konstitusi.
"Bukan pengamalannya yang dicari. Fasilitas yang dicari?" ujar Lauddin. Agus pun membenarkan pernyataan Lauddin.
"Iya, itu tidak bisa ditampik, tapi tidak serta merta," kata Agus, yang disambut tawa anggota Komisi III DPR dan tim pakar.
Lauddin kemudian bertanya kepada Agus, sebagai dosen apakah sudah menyiapkan pengganti di universitas tersebut. Apalagi, bila terpilih sebagai hakim konstitusi tidak boleh merangkap jabatan.
"Kader sudah ada, tapi yang profesor belum ada," ujar Agus. Pernyataan Agus langsung dibalas Lauddin. "Fakultas hukum tidak bisa kalau tanpa profesor," jawab Lauddin.
Sementara tim pakar lainnya, Andi Matalatta tidak bertanya kepada Agus. Sebab, Andi menilai pemahaman Agus masih rendah. "Pemahaman legal standing anda rendah, sudah saya tidak lagi bertanya," kata Andi.