News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Anggaran Pendidikan Kurang Tenaga Kerja Lulusan SD Mendominasi

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Massa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Kamis (8/7/2010), melakukan aksi unjuk rasa dan teatrikal, di depan Istana negara RI, Jakarta, menuntut agar Pemerintah melalui BPS melakukan revisi terhadap kriteria miskin, yang dianggap justru bertentangan dengan kenyataan rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang sama SRMI juga menuntut agar pemerintah memperbesar subsidi anggaran pendidikan rakyat miskin, dan membatalkan rencana pencabutan subsidi bbm, serta menghentikan rencana menaikan tarif dasar listrik. (Tribunnews.com/Dany Permana)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alokasi anggaran pendidikan sampai saat ini masih 20 persen dari total APBN. Namun karena alokasi dan penggelontoran anggaran pendidikan kurang, tenaga kerja yang hanya lulusan SD masih paling banyak.

"Mayoritas tenaga kerja masih berada di lulusan SD," ujar Direktur Indef Sri Hartati, di bilangan Senayan, Rabu (2/3/2014).

Dari data Indef, anggaran yang masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya Rp 17 triliun tahun ini. Padahal 20 persen dari total APBN bisa mencapai Rp 136 triliun hanya untuk pendidikan saja.

"Yang masuk Kemendikbud saja 17 triliun. Seharusnya sudah Rp 136 triliun, itu tidak efisien," ujar Sri.

Sri pun ingin pemerintah melakukan perubahan regulasi dalam anggaran pendidikan. Sehingga program pemerintah lebih fokus kepada pendidikan yang cikal bakalnya untuk menjadikan tenaga kerja yang ahli

"Persoalan konsistensi dalam implementasi, dan program konkrit sesuai diamanatkan UU kita belum dijalankan," ujar Sri.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini