Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tampaknya bakal menjadi presiden petama RI yang menikmati pesawat kepresidenan bukan hasil penyewaan.
Itu setelah Pemerintah RI membeli satu pesawat jenis Boeing Business Jet (BBJ) II, yang sudah didaratkan di Bandara Halim Perdasakusuma, Jakarta. Pesawat tersebut, bakal diresmikan penggunaannya pada Kamis (10/4/2014) besok.
Pesawat itu, dibeli dari Boeing Company seharga 91,2 juta Dolar AS, atau setara Rp 1,03 triliun. Pembelian pesawat tersebut, sempat menuai kecaman lantaran dianggap menghambur- hamburkan keuangan negara.
Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan kedatangan pesawat kepresidenan tak sesuai jadwal semula. Seharusnya, pesawat tersebut didatangkan pada 2013.
"Itu bisa dijelaskan secara teknis, tapi rencana bisa saja mundur, mungkin ada penyesuaian. Ada keperluan di pesawat, saya tidak bilang tertunda, tapi ada hal-hal yang membutuhkan waktu. Memang pesawat ini memiliki spesifikasi pesawat kepresidenan," kata Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (8/4/2014).
Julian membenarkan agenda peresmian pemakaian pesawat itu pada Kamis (10/4), seusai pemilu. Namun, ia belum mengetahui apakah acara ini dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau tidak.
"Saya belum tahu apakah Presiden hadir. Diberitahu perkembangannya," terangnya.
Komandan Paspampres Mayjen Agus Sutomo pernah menyampaikan, pesawat kepresidenan RI yang dipesan pemerintah Indonesia memiliki sistem keamanan counter sabotage system atau sistem penangkal sabotase.
Sistem keamanan tersebut, sangat berbeda jauh dengan sistem pesawat kepresiden Amerika Serikat, Air Force One.
Pesawat Boeing seri 747-200B untuk presiden Amerika Serikat, dilengkapi persenjataan canggih seperti joint direct attack munition (JDAM), small diameter bomb (SDB), meriam otomatis M61A2 Vulcan 20 mm, hingga anti-rudal.
Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, setiba di Indonesia, pesawat kepresidenan akan disertifikasi di Kementerian Pertahanan dan selanjutnya diserahkan ke TNI AU.
"Paling lama satu minggu. Begitu nanti sertifikat keluar, sudah bisa dioperasikan dan pesawat diserahkan ke TNI AU," kata Sudi.
Ia mengatakan, pesawat kepresidenan tersebut seharusnya tiba tahun 2013. Menurut Sudi, ada beberapa kendala sehingga pesawat baru tiba di bulan ini.
"Ada masalah cuaca dan sebagainya ketika uji coba di Amerika dan karena itu mereka kena denda," katanya.