Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PPP, M Romahurmuziy yakin tidak ada dana haram hasil korupsi dari Ketua DPW PPP Jawa Barat (nonaktif) mengalir ke tubuh partai maupun dipakai dalam kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Bogor beberapa waktu lalu.
"Sama sekali tak ada," kata Romahurmuziy di sela pelaksanaan Rapimnas II PPP di Hotel Aston, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/5/2014).
Diketahui, Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor ditangkap petugas KPK pada Rabu (7/5/2014) dengan barang bukti uang suap sebesar Rp 1,5 triliun dari pihak perusahaan developer terkait pemberian rekomendasi izin alih fungsi hutan lindung di Jonggol, Bogor.
Sebelum itu, pihak KPK telah mengantongi jika politisi PPP itu telah dua kali menerima uang suap dari pihak yang sama sejumlah Rp 3 miliar.
Dan Rachmat Yasin selaku Ketua DPW PPP Jabar menjadi tuan rumah saat partai berlambang Kabah itu menggelar Mukernas III di Hotel Seruni, kawasan Puncak, Bogor, pada 23 April 2014. Dikabarkan Rachmat Yasin selaku tuan rumah menggelontorkan sejumlah dana untuk kegiatan partainya itu.
Romi pun enggan menduga-duga, ada tidaknya peran Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) atas tertangkapnya Rachmat Yasin menyusul SDA sempat diperiksa penyidik di kantor KPK terkait penyelidikan pengadaan barang dan jasa haji Kementerian Agama pada sehari sebelum penangkapan.
"Kita tak menengarai (mencurigai, red) hal itu, karena setiap proses hukum di KPK kita hormati. Diluar itu agenda kepartaian harus tetap berjalan," tegasnya.
Yang jelas, lanjut Romi, posisi sementara Ketua DPW PPP Jabar yang ditinggalkan oleh Rachmat Yasin akan diisi oleh kader PPP sekaligus Bupati Tasikmalaya, Uu Rukmana.