Baca tanpa iklan
Laporan Nurmulia Resko Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengakui sempat ada pembicaraan antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan kubu Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), soal koalisi.
Kepada wartawan di Rumah Aspirasi Jokowi - JK, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2014), Hasto mengatakan pascakeputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengandaskan gugatan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa yang didukung PAN, Hasto menduga situasi sudah cukup stabil untuk membicarakan kemungkinan koalisi pascapemilihan presiden (pilpres).
"Kedua-duanya sama ingin bertemu, sama-sama punya komitmen terhadap bangsa negara, dan hal itu ada, ada suatu niatan setelah putusan MK tidak ada beban psikologis lagi, maka kita semua berdiri sama-sama untuk mengedepankan kepemimpinan bangsa. Ada juga dialog seperti itu," jelasnya.
Hasto mengakui bahwa Jokowi - JK juga membutuhkan dukungan di parlemen, untuk meluluskan program-program Jokowi - JK untuk membangun bangsa. Namun kenyataannya kubu Prabowo - Hatta memiliki suara lebih banyak di parlemen.
Jokowi dalam sebuah kesempatan menyebutkan PAN dan Partai Demokrat adalah dua partai yang berpotensi merapat ke koalisi, pasca kekalahan pasangan Prabowo - Hatta. Namun hal itu disangkal oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) melalui kicauannya di Twitter. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Drajad Wibowo dalam sebuah kesempatan pun menyangkal hal itu.
Drajad bahkan menyayangkan pertanyaan tersebut. Ia menambahkan seharusnya yang harus dicurigai tidak solid adalah kubu Jokowi - JK, karena perebutan kekuasaan, mulai dari kursi di kabinet hingga kursi pimpinan parlemen.
"Kami menanggapi dengan bijak saja, bahwa kami tidak punya kepentingan untuk campur tangan rumah tangga partai politik lain," ujar Hasto.
"Tapi sekiranya memang PAN dengan tegas mengatakan ingin bergabung, dan memilih di luar pemerintahan kami akan hormati," tandasnya.