Baca tanpa iklan
Kalkulasi BBM
Ditanya mengenai subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membebani keuangan negara, Jokowi mengaku masih menghitung rencana penghapusan subsidi. Menurutnya subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah sebesar Rp 300 triliun per tahun, justru dinikmati masyarakat menengah ke atas.
"Semunya dalam tahap kalkulasi. Tapi yang jelas memang ruang fiskal yang ada tak memungkinkan kita membangun secara cepat. Jadi kita harus tahu subsidi BBM itu dinikmati 70 persen yang memakai mobil," kata Jokowi.
Ditegaskan, subsidi BBM tersebut bakal dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif seperti subsidi untuk petani, nelayan dan UKM. Selain itu, Jokowi menambahkan pemerintah mendatang bakal mengalihkan penggunaan BBM ke bahan bakar gas dan batubara, terutama untuk pembangkit listrik milik PLN.
"Oleh karena itu harus segera menyegarkan infrastruktur pipa untuk gas, karena itu industri sangat murah, daya saing negara dan daya saing produk-produk yang kita punya bisa berkompetisi di pasar dunia. Semuanya tengah dihitung," kata Jokowi.
Pakar ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta, A Prasetyantoko, Jokowi-Jusuf Kalla mewarisi beban yang sangat berat dari pemerintahan SBY-Boediono, sehingga kemungkinan harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurut Prasetyantoko, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang dibacakan SBY pada 15 Agustus lalu sebenarnya menyisakan persoalan serius. Nota keuangan tersebut berpotensi melampaui minimal defisit fiskal 3 persen sebagaimana diamanatkan konstitusi.
"Maka dari itu, APBN 2015 akan mewarisi beban yang berat bagi Jokowi-JK," kata Prasetyantoko di Jakarta, Sabtu . Menurutnya, volume konsumsi BBM terus meningkat, sedang undang-undang membatasi komsumsi BBM tidak boleh melampaui 46 juta kiloliter.
Menurut prediksi, pada Oktober atau November 2014, konsumsi BBM akan melampaui batas maksimal 46 juta kiloliter. Artinya, saat saat Jokowi-Jusuf Kalla dilantik, 20 Oktober 2014, akan langsung menghadapi kendala terkait keuangan negara.
"Dalam kondisi seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi Jokowi-JK kecuali menaikkan harga BBM. Publik harus tahu, jika Jokowi-JK mengambil langkah menaikkan BBM semata-mata karena menanggung beban berat yang diwariskan pemerintahan SBY," ujarnya.
Subsidi energi yang disusun pemerintahan SBY-Boediono di RAPBN 2015 sebesar kurang lebih 18 persen dari total pengeluaran. Itu masih ditambah 7,6 persen untuk membayar bunga utang.
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2015, subsidi BBM diproyeksikan mencapai Rp 291 triliun, naik dari pagu APBN-P 2014 sebesar Rp247 triliun. Besarnya subsidi BBM itu yang dianggap mempersempit ruang fiskal pemerintah. Artinya, pemerintah akan kekurangan dana untuk program-program pembangunan seperti untuk Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan tol laut. (tribunnews.com/wahyu aji)