Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho menilai ada tujuan lain digulirkannya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang umumnya disuarakan parpol dari koalisi merah putih. Menurutnya, koalisi merah putih tidak senang dengan kemenangan Jokowi-JK.
"Pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu cuma akal-akalan saja dari koalisi merah putih. Mereka tidak happy Jokowi-JK menang. Mereka mau menyandera Jokowi," kata Dimas di Sekretariat Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Dimas menuturkan, parpol yang yang ada di koalisi merah putih yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera harus ingat dilahirkan pada era reformasi. Dimana pemilihan langsung sudah dilakukan sejak era reformasi.
"SBY yang merupakan Ketua Umum Demokrat saat menjadi presiden pun dipilih secara langsung oleh rakyat. Rakyat pun ingat partai-partai mana yang tidak inginkan Pilkada langsung," tuturnya.
Seperti diketahui, pembahasan RUU Pilkada semakin panas di DPR, dimana fraksi yang sebelumnya menolak Pilkada dilakukan oleh DPRD dan kini berbalik mendukung. Perubahan sikap itu adalah fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih.
"Pilkada ada perubahan dari KMP (Koalisi Merah Putih) dulu setuju pemilu walikota atau bupati langsung. Memang ada perubahan drastis terutama yang tergabung KMP dulu sebagian besar sebelum pilpres minta langsung-langsung baik gubernur, bupati atau walikota," kata Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Abdul Malik Haramain, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Malik menuturkan, pemilihan presiden membuat konstelasi politik berubah. Di mana Koalisi Merah Putih yang menginginkan pilkada langsung berubah sikap dan meminta kepala daerah dipilih DPRD.