Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah telah memutuskan mobil dinas menteri akan menggunakan Mercedes-Benz. Hal itupun mendapatkan reaksi dari Partai Gerindra.
"APBN kita banyak dibantu hutang, kok tega bermewah-mewah di atas kondisi kita ini yang masih belum seharusnya bermewah-mewah," kata anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat saat dikonfirmasi, Selasa (9/9/2014).
Martin mengatakan Indonesia masih memiliki hutang yang besar. Untuk itu, kata Martin, pemerintah seharusnya sadar bahwa pengadaan mobil dinas menteri mengeluarkan banyak biaya.
"Pejabat kita ini kurang memiliki kepekaan, sehingga bisa terjadi seperti itu. Rasa keadilan masyarakat akan terganggu. Seharusnya pejabat itu memberi teladan hidup sederhana agar rakyat mengikutinya," kata Martin.
Mengenai pernyataan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang menyatakan keputusan tersebut tidak bisa dibatalkan juga ditanggapi Martin.
"Kok tidak bisa dibatalkan? Ini tidak masuk akal. Harusnya bisa dibatalkan kalau niatnya ada. Kalau tidak ada sesuatu yang terkait, biasanya bisa negosiasi (pembatalan)," imbuh Anggota Komisi III DPR itu.
Berdasarkan pengumuman pemenang lelang bernomor Peng-03/PPBJ-PKMPSM/08/2014 yang diterbitkan laman setneg.go.id, pemenang lelang pengadaan itu adalah PT Marcedes-Benz Indonesia.
Dalam pengumunan itu disebutkan, pagu anggaran untuk pengadaan mobil tersebut sebesar Rp 104,4 miliar dengan harga perkiraan sendiri sebesar Rp 101,1 miliar. Mobil-mobil mewah itu nantinya diperuntukkan bagi para menteri/pejabat setingkat menteri dan kendaraan untuk SBY dan Boediono sebagai mantan presiden dan mantan wakil presiden.
Sedangkan kendaraan untuk Jokowi dan JK sebagai presiden dan wakil presiden tidak masuk dalam lelang ini. Sebab, keduanya sudah secara khusus disediakan mobil kepresidenan.