Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap bersikap Pilkada dikembalikan ke DPRD. Tetapi dua kadernya Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail berbeda sikap dengan memilih Pilkada langsung.
Hal itupun mendapatkan reaksi dari PKS. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan tersebut adalah pendapat pribadi kedua kepala daerah.
"Kalau Pak Nur Mahmudi, Pak Ridwan itu pendapat pribadi tetapi tetap diserahkan kepada DPR," kata Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Hidayat lalu menjelaskan latar belakang keputusan PKS tersebut. Ia mengakui kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sesuai undang-undang. Mantan Ketua MPR itu mengatakan Pilkada berbeda dengan Pilpres yang dipilih secara langsung.
"Pilkada dipilih secara demokratis, bisa rakyat atau wakil rakyat yang memilih. Rakyat sudah memilih wakilnya. Wakil yang dipilih rakyat itu melaksanakan tugasnya," kata Hidayat.
Hidayat pun yakin mereka akan mematuhi sikap partai di DPR. Apalagi, DPR merupakan lembaga yang bertugas membuat undang-undang.
"Mereka tahu yang memutuskan DPR," ujarnya.
Sebelumnya, Walikota Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan tidak setuju atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Karena di undang-undang dijelaskan kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan hanya dipilih langsung oleh rakyat,"ujar Ridwan setelah rapat koordinasi nasional luar biasa di Apkasi dan Apeksi di Jakarta, Kamis (11/9/2014) siang.
Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ini akan merampok dan tidak menghormati hak-hak rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin mereka. Menurut Ridwan usulan yang diajuka oleh beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sesuai dengan pikiran rakyat untuk berdemokrasi.
Lebih lanjut Ridwan mengaku bupati dan walikota yang tergabung sebanyak 510 kepala daerah. Bupati dan walikota di seluruh Indonesia telah bersepakat untuk menolak pemilihan tidak langsung melalui DPRD.
"Rakyat tetap meminta sistim pemilhan langsung dan ini telah ditunjukkan dengan 80 persen survey yang tetap menginginkan pemilhan langsung," ujar Ridwan.