Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai tidak etis pemerintah menarik kembali pembahasan RUU Pilkada. Pasalnya, pemerintah mengajukan perubahan dari RUU 32 tahun 2004 dengan menjadikan tiga undang-undang.
"Kita tidak etis kalau menarik langsung," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9/2014) malam
Ia mengatakan RUU Pilkada sudah dibawa ke DPR. Sehingga DPR yang memiliki hak untuk membahas hal tersebut sebagai fungsi legislasi.
Gamawan menjelaskan sejak dua tahun lalu pihaknya sudah mengajukan pemilihan gubernur langsung. Sedangkan bupati dan walikota dipilih melalui DPRD.
"Kemudian berkembang diskusi bahwa baiknya langsung semua. Kita juga menyesuaikan itu, tetapi dengan sejumlah perbaikan. Katakanlah apa yang menjadi kendala ada 283 kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi, masalah lingkungan, sosial, dan masalah eksploitasi aparatur," kata Gamawan.
Menurut Gamawan permasalahan itu harus dievaluasi untuk meminimalisasi risiko pemilihan langsung. Namun, seiring pembahasan di DPR, Gamawan mengatakan keadaan berkembang menjadi pemilihan tidak langsung.
"Ya kita juga siapkan formulanya. Karena pemilihan langsung/tidak langsung, tidak ada jaminan bahwa itu tidak ada masalah. Yang kita lakukan adalah meminimalisasi masalah," imbuhnya.
Gamawan mengatakan dalam RUU tersebut permasalahan oligarki politik telah dihilangkan. Kemudian tidak satu paket kepala dan wakil kepala daerah. Pasalnya selama ini 95 persen pecah kongsi ditengah jalan.
"Selain itu juga apa perlu hanya satu wakilnya di kota di kondisi besar seperti misalnya Jawa Barat. Kalau dalam 1 paket kan terkunci, kalau perlu tidak perlu pakai wakil misalnya," ujar Gamawan.
Mengenai banyaknya penolakan untuk Pilkada tidak langsung, Gawaman mengatakan pembahasan sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Ia juga melihat tidak seluruh kepala daerah menolak Pilkada tidak langsung.
"Semuany kita dengar, kita jernih melihat ini. Kita mencari yang terbaik. Pemilihan ini kan cara untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Cara bagaimana mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kita cari itu. Apakah langsung atau tidak langsung itu kan caranya," kata Gamawan.