Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai menyambangi Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerakan Rakyat untuk Pilkada Langsung (Gerpala) akan "bertamu" ke Istana Wakil Presiden, Boediono, Selasa (23/9/2014).
Komeng, Koordinator aksi Gerpala menjelaskan aksi rakyat bertamu ke Wapres tak lain adalah akan meminta langsung kepada Boediono untuk menarik RUU Pilkada oleh DPRD.
"Besok, Tanggal 23 kita mau ke kantor wapres, kita harapkan wapres atas nama presiden, Karena presidennya lagi keluar negeri. Kita minta wapres menarik pembahasan RUU Pilkada," ungkapnya saat ditemui di sela Gerpala "bertamu" di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) di Jl TB Simatupang Jakarta Selatan, Senin (22/9/2014).
Dengan nama Kepala Negara, kata dia, wapres atas nama pemerintah menarik RUU Pilkada dari pembahasan di DPR.
"Bila Pemerintah menarik RUU Pilkada, maka rapat-rapat tentang RUU Pilkada menjadi tidak sah. Karena pemerintahj atau presiden menarik usulan itu. Maka harus Ada penundaan pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan wapres berani. Kita tunggu kearifannya demi masyarakat," harapnya.
Hal Senada juga disampaikan sebelumnya oleh Mantan Kepala BNP2TKI sekaligus penggagas Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), Jumhur Hidayat. Menurutnya, rakyat yang tergabung dalam Gerpala akan mendatangi Istana Wakil Presiden, Boediono.
Lebih lanjut Jumhur katakan, rakyat melalui Gerpala akan meminta langsung kepada Boediono untuk menarik RUU Pilkada oleh DPRD. "Meminta wapres Boediono untuk mengeluarkan maklumat dan menarik RUU tersebut," kata dia.
Menurut Jumhur, Boediono harus berani untuk menarik RUU tersebut. "Boediono pasti sudah tahu penolakan RUU itu sudah datang dari berbagai kalangan," kata dia. "Jadi harus segera ditarik agar tidak disahkan," ujar Jumhur.
Selain itu menurut Jumhur, seharusnya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Boediono untuk mengatasi RUU Pilkada oleh DPRD ini. "Soalnya sekarang SBY lagi di luar negeri dan kewenangan ada di tangan Boediono," kata dia.
Karena itu, Jumhur mengatakan agar Boediono berani mengambil langkah untuk menarik RUU Pilkada oleh DPRD. "Karena itu kami datangi Boediono untuk mendukung beliau mengambil keputusan," ujarnya.