Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo menyebut ada kepala daerah yang menjadi kandidat menteri pada kabinet yang sedang disusunnya.
"Ada yang masuk dalam kandidat. Ada pokoknya," ujar Jokowi. Dia memastikan bahwa kepala daerah yang telah masuk radar pantauannya lebih dari satu.
Beberapa nama yang sudah beredar di bursa kandidat menteri dan ramai diberitakan media saat ini di antaranya Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Tri Risma Harini (Wali Kota Surabaya), Sultan Khairul Saleh (Bupati Banjar), dan Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng).
Pada kesempatan berbeda, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani kepada wartawan menyebut kepala daerah yang masuk dalam nominasi menteri dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus yang sudah dua kali menjabat dan memiliki prestasi.
"Sudah dua kali maju dan memiliki prestasi dan kapabilitas yang baik, maka ini akan menjadi pertimbangan akan datang. Tapi siapa saja namanya, akan dijawab Pak Jokowi," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Dari nama-nama kepala daerah yang beredar saat ini, nama Bupati Banjar Sultan Khairul Saleh termasuk paling dijagokan. Ia disebut layak menduduki posisi Menteri Pekerjaan Umum (PU). Bukan saja berprestasi sebagai bupati dua periode, Khairul juga merupakan insinyur teknik sipil yang rekam jejaknya berpengalaman di bidang pembangunan infrastruktur.
Khairul yang juga merupakan Sultan di Kesultanan Banjar ini memulai karier birokratnya sebagai pegawai Dinas PU, dan hingga saat ini bahkan masih tercatat sebagai PNS Kementerian PU. Selama dua periode menjadi bupati di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (2005-2010 dan 2010-sekarang), Khairul telah mencatat berbagai prestasi membanggakan.
Sederetan penghargaan diraih Kabupaten Banjar yang dipimpin Khairul Saleh. Di antaranya, meraih Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI (2010), dan prestasi sebagai daerah terbaik di bidang perizinan dan penanaman modal berupa anugerah Investment Award (2011, 2012, 2013, 2014) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan E- Procurement (E-Proc) 2013.