News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

RUU Pilkada

SBY Hanya Menginstruksikan Menangkan Opsi ke Tiga

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out (WO) dari ruang sidang paripurna DPR RI saat pengesahan RUU Pilkada, Jumat (26/9/2014). Pengesahan dilakukan melalui mekanisme voting dengan hasil pemilihan kepala daerah dikembalikan lewat DPRD, setelah hasil voting menunjukkan sebanyak 226 anggota dewan memilih Pilkada lewat DPRD dan 135 orang lainnya memilih Pilkada langsung, dari total anggota DPR yang mengikuti voting sebanyak 361 orang. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan selalu mengelak ketika ditanya apakah yang memerintahkan aksi Walk Out partainya pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014) adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ramadhan hanya mengatakan SBY hanya mengintruksikan untuk memenangkan Pilkada langsung dengan 10 persyaratan.

“SBY instruksinya untuk memenangkan pilkada langsung dengan 10 perubahan. Ya saya meyakini bahwa ketua fraksi mengaku udah berbuat sekuat tenaga tapi ditolak opsi itu dan gak berdaya. Jangankan dipilih, untuk masuk opsi aja gak berhasil." ujar Ramadhan dalam diskusi bertajuk Drama Paripurna di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, (27/9/2014).

Ramadhan mengaku tidak tahu siapa yang menginstruksikan aksi walk out partai Demokrat. Ramadhan mengatakan bahwa yang memimpin aksi Walk Out adalah ketua fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Aksi tersebut karena usulan yang diperjuangkan tidak diakomodasi

“Bu Nur (Nurhayati) menganggap bahwa beliau sudah berusaha keras dan Benny (Benny K Harman) yang membacakan, tentu sudah persetujuan Bu Nurhayati. Orang bu Nur yang pimpun Walk out,” ujar Ramadhan

Ramadhan menampik jika partainya disebut bersikap abu –abu dan opportunis dalam pembahasan RUU Pilkiada. Lanjutnya. Demokrat telah jelas bersikap mendukung Pilkada langsung dengan 10 persyaratan.

“Demokrat jelas. Ketika mengajukan pilkada langsung dengan 10 persyaratan murni, Demokrat bukan koalisi merah putih karena Pilkada langsung banyak negatifnya makanya butuh 10 perbaikan. Tapi ternyata ditolak,” ujar Ramadhan.

Dengan walk outnya fraksi Demokrat, RUU Pilkada yang terdapat perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah akhirnya disahkan. Dengan hasil 135 mendukung Pilkada langsung dan 226 suara mendukung Pilkada tidak langsung.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini